Komisi VII yang membidangi Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup ini, sepakat dan mendukung Provinsi Maluku sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan jatah PI 10 persen di Blok Gas Masela.
Penyaluran Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 sampai saat ini telah dirasakan dan diserap oleh sebanyak 1.198 desa pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Total jumlah dana yang disalurkan pun lebih kurang mencapai Rp. 4,1 triliun.
Murad berkesempatan mengunjungi industri pengolahan ikan dan mendiskusikan sejumlah potensi kerjasama keduanya. Kaohsiung adalah kota maritim internasional sekaligus menjadi kota industri terbesar di Taiwan.
MoU ditandatangani langsung oleh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Toto Suharto, dan Gubernur Maluku, Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, bertempat di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019) malam.
Sistim denda 0,5 persen akibat keterlambatan membayar cicilan kredit sepeda motor, setelah tanggal jatuh tempo yang diberlakukan Mandala Multifinance TBK Cabang Namlea sangat memberatkan pelanggan.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Maluku secepatnya dapat melayangkan surat resmi untuk mengajukan permohonan resmi penawaran pengeloloaan PI 10% Blok Masela kepada Menteri ESDM.
Setelah sagu, pangan lokal asli Maluku yang sukses dpromosikan provinsi Kepulauan Riau (Kepre) hingga ke manca negara, kini Pala sebagai komoditas endemik (daerah asal) Maluku, ternyata juga sudah menjadi komoditas andalan ekspor provinsi Aceh
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premiun dan Solar dilaporkan terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual, Provinsi Maluku
Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelasaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman menegaskan pemilihan tempat penampungan logistik proyek lapangan Abadi Blok Masela harus melalui tender.
Forum Masyarakat Maluku (FORMAMA) mengingatkan pelaksanaan mega proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Provinsi Maluku tidak boleh dimonopoli oleh oknum pejabat atau pihak investor.