BERITABETA.COM, Ambon — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada tiga kabupaten/kota di Provinsi Maluku masih sangat tinggi.

Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie saat memimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku yang digelar di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur, Kamis (4/7/2024) mengungkapkan, untuk Kota Ambon menjadi 4,49%, Kota Tual 3,39%, dan Kabupaten Maluku Tengah 2,64%.

Sadali berujar, dengan angka persentase inflasi itu, tentu memerlukan langkah bersama dalam menjabarkan strategi 4K, yakni ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

"Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Ambon menjadi 4,49%, Kota Tual 3,39%, dan Kabupaten Maluku Tengah 2,64%, yang artinya, kita memerlukan langkah bersama dalam menjabarkan strategi 4K, yakni ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ungkap Sadali Ie.

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku itu menandaskan, persoalan inflasi sampai saat ini masih menjadi konsen Pemerintah Pusat, dan menjadi program prioritas yang harus dilakukan oleh Provinsi Maluku.

Dimana kata dia, saat ini inflasi untuk Provinsi Maluku pada bulan Juni 2024 kemarin berada pada angka 3,63 persen.

"Saat ini inflasi untuk Maluku pada Bulan Juni berada pada angka 3,63%," tandasnya.

Ia membeberkan, berdasarkan kondisi rill, saat ini Kota Ambon dilanda cuaca hujan secara intens, yang menyebabkan harga barang naik, seperti ikan, dimana nelayan kurang mendapatkan hasil tangkapan karena gelombang yang tinggi.

Kendati demikian, dia mengaku, Pemerintah Daerah (Pemda) telah memberikan bantuan holtikultura seperti greenhouse, namun hal itu tidak mencukupi dan ditambah dengan pelaksanaan pasar murah.

“Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan holtikultura seperti greenhouse namun hal itu tidak mencukupi dan ditambah dengan pelaksanaan pasar murah, dimana rencananya dalam sebulan akan dilakukan selama 5 kali dan memberikan bantuan cold storage untuk nelayan tangkap,” bebernya.

Dia berharap, melalui rapat ini, semua pihak dapat bekerjasama dalam rangka meringankan beban masyarakat, terutama membantu jika ada terjadi penimbunan, baik yang dilakukan oleh pedagang maupun produsen.

“Mari kita bersama melindungi persoalan pengendalian inflasi untuk melindungi hak masyarakat,” harapnya. (*)

Editor : Redaksi