Komisi I DPRD Provinsi Maluku merespon surat masuk dari pemilik lahan Hak Pengusahaan Hutan [HPH] Swingly Lesnussa yang menuding PD Panca Karya salah bayar lahan dan serobot lahan sekitar 15 titik di Kabupaten Buru Selatan [Bursel].
Sudah sebulan lebih proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku di Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] belum tuntas diumumkan.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan kondisi serapan APBD yang rendah itu dinilai sebagai sesuatu yang lucu, karena itu terjadi disaat daerah masih memerlukan banyak penanganan tapi anggarannya didiamkan dan tidak digunakan secara maksimal.
DPRD Maluku bahkan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melakukan evaluasi terhadap Dirut RSUD Haulussy Ambon, menyusul masalah aplikasi dan penginputan data pada RSUD dr Haulussy Ambon yang menyebabkan terhambatnya pembayaran insentif.