Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Seram Bagian Timur (SBT), AKBP Agus Joko Nugroho mengungkapkan, kasus korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat masih menunggu hasil gelar perkara di Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku.
Pemerintah Provinsi (Maluku) kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2022.
Temuan BPK tersebut seperti tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS II tahun 2021 yang menyebut ada tiga jenis bansos.
Sejumlah pihak terkait telah dan akan dimintai keterangan lebih lanjut oleh Tim Penyelidik Kejari Ambon. Sebab ditengarai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2020 yang dikelola pihak terkait di lingkungan Gedung DPRD Kota Ambon ini sarat masalah.
Dugaan penyelewengan honorarium milik 280 anggota Satpol PP anggota SBT senilai Rp 952.000.000,00,- terhitung selama dua bulan yaitu November hingga Desember 2020, tidak dibayar.
Arnis Kapitan alias Ko Hai menuduh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku tidak betul, menyusul adanya temuan kerugian negara sebesar Rp.500 juta lebih pada proyek pembangunan gedung RSUD Namlea TA 2018 lalu.