DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bergerak cepat menyikapi masalah kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi beberapa pekan terakhir pada sejumlah wilayah di SBT.
Para pedagang pengecer Bahan Bakar Minyak [BBM] di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] selama ini menjual BBM tidak menggunakan ketentuan Harga Eceran Tertinggi [HET] BBM sesuai ketentuan pemerintah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, resmi mengesahkan penyesuaian tarif Angkutan Kota (Angkot), menyusul kenaikan harga subsidi Bahan Bakar Minyak [BBM] yang ditetapkan pemerintah.
Selama dua hari terakhir ini tidak ada pelayanan pengisian Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis Pertalite, Pertamax dan Solar di Stasiun Pengisian Bahan Umum [SPBU] di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT].
DPRD Provinsi Maluku meminta pihak PT Pertamina [Persero] agar terus melakukan pengecekan di lapangan terkait kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak [BBM].
Pertamina Marketing Operation Region VIII Maluku - Papua memastikan ketersedian Bahan Bakar Minyak [BBM] di Provinsi Maluku dan Papua tetap stabil hingga 8 hari kedepan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Desakan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mulyanto dengan mengirimkan surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty ST menilai, pemerintah seharusnya dapat mendorong agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri diturunkan. Desakan ini dikemukanan Saadiah, mencermati anjloknya harga minyak mentah sejak Maret 2020.