BERITABETA.COM, Bula — DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bergerak cepat menyikapi masalah kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi beberapa pekan terakhir pada sejumlah wilayah di SBT.

Sikap lembaga legeslatif ini ditunjukkan dengan menggelar rapat kerja komisi-komisi bersama pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Polres SBT, Pertamina Bula dan penyalur BBM di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Rabu (05/07/2023).

Wakil Ketua II DPRD SBT Ahmad Voth mengemukakan, salah satu indikator yang membuat terjadinya kelangkaan BBM adalah kegiatan tap oleh pengecer-pengecer yang dijual di emperan jalan.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga menyarankan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) SBT agar hadir melakukan penataan distribusi BBM untuk bisa mengontrol harga yang melambung tinggi pada beberapa wilayah.

"Saya kasih contoh, dengar di Geser minyak mulai kurang, pengecer mulai stand by. Jadi harganya diatur sendiri. Ini indikator yang membuat terjadinya kelangkaan BBM, salah satunya itu," ucap Ahmad Voth.

Ia menandaskan, Diskoperindag dalam menata usaha harus melakukan kroscek dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai pihak yang mengeluarkan izin usaha.

"Agar orang yang betul-betul menjual itu tentu mendapat perizinan, sehingga dapat mengidentifikasi berapa banyak minyak yang ada disitu," tandasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua I DPRD SBT Agil Rumakat mengungkapkan, usai rapat kerja yang dipimpin pihakny, komisi langsung melakukan kunjungan ke Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) di Desa Sesar dan SPBU di kawasan Lapangan Pancasila Kota Bula.

Rumakat membeberkan, kunjungan ini dimaksudkan untuk mengambil data ril penjualan BBM.

"Hari ini (kemarin) kami langsung mengunjungi dua SPBU yang ada di Bula untuk mengambil data ril penjualan BBM. Insya Allah kami akan berkunjung di Geser dan Gorom," ungkap Agil Rumakat (*)

Pewarta : Azis Zubaedi