Maluku Jadi Prioritas Program BBM Satu Harga di Tahun 2019
BERITABETA.COM, Jakarta – Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah prioritas pemerintah untuk mewujudkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Indonesia. Selain Maluku, pemerintah juga akan membangun sejumlah fasilitas pendukung program ini di Kalimantan, Sulawesy dan Papua.
Pemerintah menargetkan pembangunan BBM Satu Harga 2019 mendatang akan menjangkau 160 titik. Hingga akhir Desember 2018 sudah ada 132 lokasi BBM satu harga yang sudah beroperasi diseluruh Indonesia.
Kepala BPH Migas, Fanshuruallah Asa menjelaskan selama 2018 ini 74 titik SPBU sudah dioperasikan, sedangkan 57 titik sebelumnya sudah dioperasikan sejak 2017 lalu. Dari 74 titik, 68 titik dibangun oleh Pertamina sedangkan 6 titik dibangun oleh AKR.
“Target yang dipasang oleh pemerintah sebelumya 130. Tapi kami bisa merealisasikan 131 titik. Targetnya hingga 2019 mendatang total semua 160 titik,” ujar pria yang akrab disapa Ifan itu di Kementerian ESDM, Senin (31/12/2018).
Ifan juga menjelaskan realisasi pembangunan SPBU di 2019 tersebut akan dikebut pada Juni mendatang. “Jadi sisanya 29. Pertamina sudah siap 2 lokasi, di Maybrat Papua dan Satu lagi di NTT. Sisanya akan kita selesaikan, sisa 29 nanti itu bisa diresmikan sebelum Juni 2019. Jadi bisa kita kebut,” ujar Ifan.
Ifan menjelaskan khususnya untuk 2019 29 titik akan difokuskan dibangun di Maluku, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun, Ifan menjelaskan jika Pemerintah Daerah ada yang hendak mengusulkan titik pembangunan maka bisa dipertimbangkan.
“Juga, kalau pemda ada usulan BBM satu harga bisa kita evaluasi. Target BBM satu harga di 2018 sudah terpenuhi. BBM satu harga untuk 2019, lokasinya 9 di kalimantan. 6 di NTB, 9 lokasi di NTT, Maluku dan Maluku Utara 5,” ujar Ifan.
Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyatakan apresiasinya kepada seluruh pihak khususnya tim pelaksana BBM Satu Harga yang telah bekerja keras dan mendedikasikan pengabdiannya untuk mewujudkan pemerataan energi di daerah 3T di seluruh wilayah Indonesia.
“Meskipun tahun 2018 target yang ditetapkan lebih banyak dibanding tahun 2017, dengan sinergi dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, alhamdulillah, justru pencapainnya melebihi target,” ujar Adiatma.
Operasional BBM Satu Harga, lanjut Adiatma, tersebar di seluruh wilayah 3T mulai dari Pulau Sumatera, Jawa – Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Titik BBM Satu Harga terbanyak berada di Papua sebanyak 28 titik, disusul Kalimantan (27 titik), Sumatera (24 titik), Nusa Tenggara (15 titik), Sulawesi (14 titik), Maluku (11 titik) dan Jawa – Bali (4 titik).
Pertamina menyalurkan BBM Satu Harga melalui berbagai moda transportasi baik mobil tangki, kapal laut, sampan hingga pesawat air tracktor khusus pengangkut BBM.
“Prinsipnya, kami berupaya untuk menyalurkan BBM ke daerah 3T secara berkelanjutan. Itulah komitmen Pertamina sebagai perwujudan BUMN hadir untuk negeri, sehingga saudara- saudara kita di seluru pelosok tanah air bisa merasakan BBM dengan harga yang sama dengan daerah lain,” tegas Adiatma.
Mercy Barends Optimis
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPRD RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku, Mercy Ch. Barends mengatakan pihaknya bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan PT. Pertamina (persero) tetap optimis dan akan terus mendorong terwujudnya program nasional BBM Satu Harga di wilayah Provinsi Maluku.
Dikatakan, untuk wilayah Maluku terdapat sejumlah daerah yang memiliki kebutuhan BBM yang cukup tinggi, namun latak wilayah dengan akses yang menyulitkan, membuat para agen penyalur BBM di Maluku, merasa kesulitan.
“Logikanya begini untuk menyumpai 1 ton minyak saja ke sejumlah kawasan yang minim akses itu, harga sewa kapal atau transportnya itu sebanding dengan 10 kali lipat harga BBM 1 ton yang dibawa para agen tersebut,”tandasnya.
Mercy menjelaskan, meskipun terdapat kendala yang cukup pelik dalam mewujudkan program ini, namun bagi instansi terkait dan Komisi VII DPR RI, upaya mewujudkan pemberlakuan BBM Satu Harga ini adalah hal mutlak dan tidak ada pilihan, selain tetap didorong.
Menurut Mercy, solusi yang kini ditempuh bersama, berupa intervensi pihak pertamina dalam mengatasi transportasi BBM. Jadi BBM yang disalurkan pihak Pertamina, tetap dikawal sampai ke agen penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) hingga Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
Selain itu, kata Mercy, pihaknya telah melakukan sosialisai tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di beberapa daerah, sebagai solusi mempermuda terwujudnya program BBM Satu Harga ini. Misalnya, di Kota Tual, dan beberapa daerah lainnya.
PBBKB ini, tentunya sangat menguntungkan pihak daerah. Sebab, setiap saat hasil pajak kendaraan ini, akan disetor pihak Pertamina ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, kemudian bagi hasil dari PBBKB itu, 70 persennya akan di kembalikan ke pemerintah daerah untuk dibagi habis berdasarkan besar penerimaan yang diterima dari PBBKB ini.
“Ini yang kita dorong dan mengkondisikan kepada pemerintah daerah. Dan sampai tahun 2018 ini, hasil dari penerimaan PBBKB itu untuk Maluku sudah mendekati angka Rp. 200 miliar,”jelasnya
Untuk itu, tambahnya, harapan kedepan hasil dari PBBKB yang dikembalikan ke daerah dalam bentuk pendapatan daerah ini, tidak dipergukan untuk pembiayaan program lain di daerah, namun tetap untuk memperkuat pembiayaan di sector energy, tentunya dalam bentuk pembiayaan dalam mengawal transportasi BBM sampai ke sejumlah wilayah pelosok di Maluku.
“Inilah solusi yang kita tempuh, agar pemerintah daerah dapat mengawal proses distribusi BBM ini hingga ke tangan sub penyalur di wilayah-wilayah terpencil di Maluku. Dengan harapan program BBM satu harga dapat dinikmati konsumen di daerah terpencil dengan harga yang sama dengan wilayah perkotaan,”tandas Mercy Ch. Barnds (BB-ROL- DIO)