Dilepas Pj Gubernur, Maluku Ekspor Perdana 16,82 Ton Gurita Beku ke Meksiko
Ekspor gurita milik PT Celebes Ocean Fisheries ini dilakukan dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, pada Selasa (15/10/2024) dengan nilai 16,344.69 USD atau Rp.1.076.646.400.
Ekspor gurita milik PT Celebes Ocean Fisheries ini dilakukan dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, pada Selasa (15/10/2024) dengan nilai 16,344.69 USD atau Rp.1.076.646.400.
Seorang turis asal Negara Amerika Serikat (AS) bernama Carol Colleen Monfore (68) diduga hilang terseret arus saat diving di perairan Pulau Reong, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku.
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan pada Oktober 2024 akan mengunjungi sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Provinsi Maluku dikenal dengan kondisi geografis yang sulit, dengan rentang kendali yang sangat besar. Terbatasnya infrastruktur, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta ekonomi selalu menjadi kendala dalam berbagai kegiatan pembangunan di Maluku.
Menyikapi transisi kepemimpinan nasional, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia menyerukan resolusi Banda Naira 2024.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku menjadi kawasan modeling budidaya rumput laut.
Luas lahan potensial budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku mencapai 8,6 ribu hektar.
Anggota MPR-RI, Saadiah Uluputty melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Negeri Kaitetu, Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pada Rabu (14/8/2024).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia/Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) sebagai momentum untuk memerkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan di Provinsi Maluku.
Anggota Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Maluku, Frangkois Klemens Orno mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan elemen lainya yang menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI yang tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).