Anggota MPR-RI, Saadiah Uluputty melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Negeri Kaitetu, Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pada Rabu (14/8/2024).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia/Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) sebagai momentum untuk memerkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perikanan di Provinsi Maluku.
Anggota Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Maluku, Frangkois Klemens Orno mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan elemen lainya yang menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI yang tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen di Kota Ambon, Provinsi Maluku, menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak revisi undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kantor DPRD Maluku, Kamis (22/8/2024).
Masyarakat di Provinsi Maluku diajak untuk ikut terlibat menolak judi online yang saat ini marak dilakukan di lingkungan sekitar.
DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Provinsi Maluku, yang berlangsung di ruang rapat utama, gedung DPRD Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang (Karpan), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (19/8/2024).
Pasar Mardika modern yang dibangun sudah beroperasi kurang lebih hampir empat bulan dan telah diisi oleh 1700 pedagang, namun masih ada pedagang yang hingga saat ini melakukan aktivitas berjualan pada badan jalan di Pasar Mardika, Kota Ambon.
Dalam pekan ini Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan Calon Kepala Daerah (Calkada) yang diusung PDI-Perjuangan.
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku, Alwiyah Fadlun Alaydrus resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku menggantikan Piterson Rangkoratat.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimudin F. Kolatlena meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memperjuangkan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).