Penanganan Covid-19 di Maluku Habiskan Dana Sebesar Rp 47 M
Hampir lima bulan wabah Covid-19 melanda Maluku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyampaikan jumlah anggaran yang terpakai untuk penanganan wabah ini mencapai Rp. 47 Miliar.
Hampir lima bulan wabah Covid-19 melanda Maluku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyampaikan jumlah anggaran yang terpakai untuk penanganan wabah ini mencapai Rp. 47 Miliar.
Kabar baik ini, menyusul kepastian salah salah satu Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, yang dijadwalkan akan datang ke Provinsi Maluku bersama rombongan, Selasa (11/8/20).
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, bersama puluhan anggota TP-PKK Provinsi Maluku melakukan aksi solidaritas sosial membagi-bagikan ribuan masker kepada masyarakat di Kota Ambon.
Kepastian ini disampaikan langsung Ketua Pelaksana Harian Gugtu Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang kepada awak media Senin (3/8/2020). Dikatakan, anggota DPRD Maluku tersebut dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19, usai melakukan perjalanan dinas dari Jakarta.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku melaporkan jumlah ini merupakan akumulasi total limbah medis Covid-19 hingga pertengahan Juli 2020 yang separuhnya sudah dikirim ke Pulau Jawa untuk dimusnahkan.
Untuk presentasenya, pada Maret 2020 penduduk miskin di Maluku sebesar 17,44 persen, sedangkan di September 2019 lalu sebanyak17,65 persen. Sehingga presentasi untuk Penduduk miskin di Maluku mengalami penurunan sebesar 0,21 persen.
Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku kini disiapkan untuk menjadi pusat pariwisata di Provinsi Maluku. Pengembangan Pulau Banda ini telah didorong oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN).
merintah Pusat melalui Gugus Tugas Covid-19 Nasional menyampaikan terdapat 11 provinsi di Indonesia yang melaporkan kasus kesembuhan pasien Covid-19 lebih tinggi dari kasus baru, pada Minggu (12/7/2020). 11 provinsi itu salah satunya termasuk Provinsi Maluku.
Menyikapi masalah ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Provinsi Maluku tetap mendorong dan mengawal Koperasi dan UMKM binaan untuk tetap bertahan melalui pengelola PLUT dan konsultannya.
Meski dihantam pandemi Covid-19, nilai ekspor Non Migas di Maluku yang didominasi hasil laut masih membuahkan hasil yang maksimal. Terhitung periode Januari-Mei 2020 ekspor Non Migas di Maluku yang meliputi hasil laut baik ikan dan udang, tembus 29,5 juta US Dollar.