KPw BI Maluku Serahkan 120 Paket Bantuan APD ke Gustu Covid-19
Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menyerahkan 120 paket bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Maluku.
Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menyerahkan 120 paket bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Maluku.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar dapat menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19
Penambahan dua kasus baru ini merupakan hasil tracing (pelacakan) terhadap pasien 02, yang kini menjalani isolasi di RST dr. Latumeten, Ambon, sehingga total jumlah kasus positif menjadi 14 orang.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Maluku, Yusri AK Mahedar SH MH mendesak Pemerintah Daerah agar segera menerapkan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Maluku.
Menyikapi penyebaran virus corona (Covid-19) di Maluku, khususnya Pulau Ambon, Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikulutura, dan Pekebunan (BPTHP) Provinsi Maluku, ikut mangambil bagian dalam aksi penyemprotan disinfektan di sejumlah wilayah pemukiman warga.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah menyiapkan sebanyak 2000 paket Alat Pelindung Diri (APD) dan 6000 alat Rapid Test Covid-19 yang akan didistribusikan sejumlah rumah sakit yang ada di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Menyikapi hal ini, Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Ambon menggelar diskusi publik membahasa berbagai persoalan terkait mega proyek Blok Masela.
Gubernur Maluku Murad Ismail memastikan penanggulangan pengangguran dan kemiskinanan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Maluku pada tahun 2021.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang meminta pelaksanaan Kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang akan berlangsung di Ambon, Kamis (6/2/2020) dapat mendorong terwujudnya pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Pengurus Wanita Islam (WI) Provinsi Maluku diharapkan memiiliki kepekaan yang tinggi dalam mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.