Gubernur Maluku : Pengangguran dan Kemiskinan Jadi Prioritas Pembangunan
Gubernur Maluku Murad Ismail memastikan penanggulangan pengangguran dan kemiskinanan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Maluku pada tahun 2021.
Gubernur Maluku Murad Ismail memastikan penanggulangan pengangguran dan kemiskinanan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Maluku pada tahun 2021.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang meminta pelaksanaan Kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang akan berlangsung di Ambon, Kamis (6/2/2020) dapat mendorong terwujudnya pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Pengurus Wanita Islam (WI) Provinsi Maluku diharapkan memiiliki kepekaan yang tinggi dalam mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Setelah Gubernur Maluku, Murad Ismail, menunjuk Rusdy Ambon menjadi Plt. Direktur PD Panca Karya, 20 Mei 2019 lalu, kondisi manajemen perusahaan milik daerah itu semakin membaik setelah mengalami krisis keuangan berkepanjangan akibat hutang ke pihak ketiga yang membengkak.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya percepatan penurunan angka stunting atau (anak tumbuh kerdil) dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku.
Gubernur Maluku, Murad Ismail, bersama 45 anggota DPRD Provinsi Maluku menemui Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, untuk meminta dukungan terhadap realisasinya RUU Daerah Kepulauan yang kini masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas tahun 2020.
Jembatan yang masih dalam proses pekerjaan ini, dilaporkan ambruk karena tali penyangga dari baja putus. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada, Selasa sore (14/1/2020)
Anggota Komisi VII DPR RI asal Maluku, Mercy Chriesty Barends (Fraksi PDI-P) dan Saadiah Uluputty (Fraksi PKS), mengunjungi kapal pembangkit listrik Yasin Bey di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.
Dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Pleno Program Kerja, yang dipusatkan di Swissbell Hotel, Ambon, Kamis (5/12/2019)
DIPA sebesar Rp.13,304 triliun tersebut diantaranya diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mewakili instansi vertikal, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta satuan kerja (Satker).