BERITABETA.COM, Bula —  Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Maluku setiap saat diterpa bencana alam, mulai dari abrasi pantai, banjir rob dan luapan sungai yang setiap saat terjadi di Kota Bula, ibukota kabupaten SBT.

Namun, Pemerintah Kabupaten [Pemkab] SBT melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] tidak punya upaya apa-apa sebagai bentuk tanggap cepat terhadap bencana alam yang terjadi di hampir semua kecamatan.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam [HMI] Cabang SBT, Nasir Kwairumaratu menilai Kepala BPBD SBT Usman Keliobas lemah dalam menyikapi bencana alam yang terjadi di kabupaten berjuluk 'Ita Wotu Nusa' itu.

Nasir membeberkan, bukan saja masalah banjir. Namun lanjut dia, pada beberapa waktu lalu terjadi bencana alam berupa gelombang tinggi yang menghantam rumah warga dan tempat ibadah hingga rusak.

"Kepala BPBD SBT sangat lemah dalam merespon bencana Alam. Padahal bukan saja soal banjir, beberapa kali terjadi bencana alam seperti gelombang yang telah merusak rumah warga hingga tempat ibadah di beberapa wilayah pesisir namun tidak ada kerja-kerja nyata dari BPBD SBT," nilai Nasir Kwairumaratu  kepada beritabeta.com di Bula, Selasa (4/03/2021)

Mantan Ketua Bidang [Kabid] Pembinaan Aparatur Organisasi [PAO] HMI Cabang SBT itu mengungkapkan, peristiwa banjir yang terjadi di Kota Bula pada 2 Januari 2022 atau 2 hari lalu telah mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam banjir.

Selain itu tambah dia, barang elektronik, dokumen-dokumen penting, perabut rumah tanggah bahkan orang sakit ikut dievakuasi akibat ketinggian air yang bervariasi pada sejumlah kawasan di Kota Bula.

Apesnya saat bencana terjadi, BPBD SBT tidak mengubris. "Kejadian 2 januari 2022 di Kota Bula hingga masyarakat berenang sampai ke tingkat evakuasi masyarakat yang sedang sakit hingga berenang itu jangan di anggap biasa-biasa saja," ungkapnya.

Sikap acuh yang ditunjukan Kepala BPBD SBT Usman Keliobas itu dinilai Nasir mencerminkan ketidakseriusan dan lemahnya Pemda SBT dalam melayani masyarakat.

Dia menyentil, padahal rakyat dituntut untuk taat pada azas dan mengikuti seluruh aturan pemerintah. Menurutnya jika kewajiban rakyat seperti itu, tentu hak-haknya harus diberikan berupa mendapatkan kehidupan yang layak dari negara.

Untuk itu, dia berharap BPBD SBT bersikap cepat merespon setiap bencana alam yang penimpah masyarakat.

"Kita minta kepada Pemda, terutama BPBD SBT untuk segera menyikapi bencana alam berupa banjir yang terjadi di Kota Bula beberapa waktu lalu," harapnya (*)

Pewarta : Azis Zubaedi