
Rumah Pembangkit Tak Tuntas Dibangun, Mesin Milik PLN di Kilmuri Diterlantarkan
Kerinduan masyarakat di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku untuk menikmati fasilitas tenaga listrik yang layak, terpaksa pupus sekian tahun
Kerinduan masyarakat di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku untuk menikmati fasilitas tenaga listrik yang layak, terpaksa pupus sekian tahun
Setelah Gubernur Maluku, Murad Ismail, menunjuk Rusdy Ambon menjadi Plt. Direktur PD Panca Karya, 20 Mei 2019 lalu, kondisi manajemen perusahaan milik daerah itu semakin membaik setelah mengalami krisis keuangan berkepanjangan akibat hutang ke pihak ketiga yang membengkak.
Pemerintah Provisni (Pemprov) Maluku kini kembali mempersiapkan sebanyak 200 orang tenaga kerja lokal untuk dilatih sebagai persiapan menjadi tenaga kerja di proyek Gas Abadi Blok Masela. 200 tenaga kerja lokal ini, berasal dari Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Ratusan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Maluku, yang bertugas melakukan pendampingan pada program Dana Desa (DD) siap menjalankan tugas di tahun 2020.
Langkah kongkrit Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Holding Company dengan nama PT. Maluku Daya Abadi untuk mengurusi PI (participating interest) 10 persen, disambut baik oleh Komisi VII DPR RI.
Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail mempertegas kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku akan mengelola PI (participating interest) 10 persen.
KNPI Provinsi Maluku menyatakan dukungannya atas sikap Gubernur Maluku Murad Ismail untuk memberikan sanksi berupa pengusiran terhadap sejumlah kontraktor dari luar Maluku yang mengerjakan sejumlah proyek di Maluku.
Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) atau mobil desa buatan Indonesia, secara bertahap akan diekspor ke Nigeria, Afrika.
Garuda Indonesia membuka rute penerbangan langsung Ambon-Denpasar dengan menggunakan pesawat Bombardier CRJ1000 NextGen dengan kapasitas 96 penumpang. Terdiri dari 12 penumpang bisnis, dan 84 penumpang kelas ekonomi.
Komisi VII DPR RI kini mendorong pembangunan kapal pembangkit listrik (Marine Vessel Power Plant – MVPP) berkapasitas kecil untuk melayani daerah-daerah yang sulit terutama di wilayah Maluku dan Papua.