Anggota Komisi VII DPR RI asal Maluku, Mercy Chriesty Barends (Fraksi PDI-P) dan Saadiah Uluputty (Fraksi PKS), mengunjungi kapal pembangkit listrik Yasin Bey di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar di tahun 2020 mendatang seluruh wilayah di Maluku sudah 100 persen teraliri listrik.
Menyambut perayaan Natal 25 Desember 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku, menggelar pasar murah (bazaar) secara bergerak (mobile), pada 17 – 20 Desember, dijadwalkan berlangsung di lima kecamatan, tersebar di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
Gubernur Maluku, Murad Ismail, menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rancangan RPJMN tahun 2020-2024 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
enaikan ini diproyeksikan pada penyaluran Gasoline (Premium, Pertalite dan Pertamax) hingga mencapai sembilan persen, karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat jelang libur Natal dan Tahun Baru, baik dari kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Dengan menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) serta Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Widya mengumpulkan asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Maluku, beserta GM hotel-hotel di Ambon, serta para pelaku usaha IKM.
Harapan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pengurus forum SDC Provinsi dan Kota Ambon serta Pembukaan Sosialisasi SDC di Aula PPN, Tantui, Senin (9/12/2019).
Setelah vakum selama hampir tiga tahun lamanya, PT. Wahana Lestari Investama (WLI) di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, kembali melakukan ekspor 12 kontainer udang atau sekitar 214 ton ke China dengan nilai ekspor sebesar USD 1,15 juta.
Dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Pleno Program Kerja, yang dipusatkan di Swissbell Hotel, Ambon, Kamis (5/12/2019)
DIPA sebesar Rp.13,304 triliun tersebut diantaranya diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mewakili instansi vertikal, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta satuan kerja (Satker).