Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru asal Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] Djalil Mukaddar mengusulkan agar para pegawai honorer di Kabupaten Buru segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penjabat [Pj] Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel Indey dinilai telah melakukan tindakan wanprestasi karena telah menganulir produk peraturan daerah [Perda] APBD TA 2022 dengan menghentikan seluruh anggaran Dana Alokasi Umum [DAU] dan tidak diakomodir lagi dalam APBD Perubahan.
Negeri Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupatan Maluku Tengah [Malteng] ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malteng.
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Buru menargetkan Belanja Daerah di tahun 2023 nanti sebesar Rp.1,01 triliun. Namun Terget belanja itu tidak sebanding dengan target pendapatan, sehingga daerah itu akan mengalami devisit terbuka sebesar Rp.213,32 Miliar.
Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] Abdul Mukti Keliobas berjanji akan mengevaluasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah [OPD] yang malas mengikuti pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD].
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Seram Bagian Timur [SBT] melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [PMD] setempat dinilai sukses dalam menggelar Pemilihan Kepala Desa [Pilkades] serentak pada Sabtu pekan kemarin.
Pemilihan Kepala Desa [Pilkades] atau Pemilihan Kepala Negeri Administratif serentak yang digelar di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] berjalan aman dan lancar.
DPRD Maluku Tengah [Malteng] secara Resmi menggelar Paripurna Pergantian Antar Waktu [PAW] Anggota DPRD atas nama Ibrahim Ruhunussa dengan Harly Hataul, di Ruang Sidang Utama DPRD Malteng, Sabtu (26/11/2024).
Jelang Pemilihan Umum [Pemilu] setentak 2024, jumlah pemilih di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Provinsi Maluku mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai NasDem Robi Nurlatu meminta Penjabat Bupati dan jajarannya agar dapat melayangkan permintaan maaf kepada masyarakat di Kabupaten Buru atas keterlambatan penyampailan dokumen KUA-PPAS ke DPRD Buru, sehingga terjadi keterlambatan.