BERITABETA.COM, Jakarta – Satu per satu kendala yang dialami Provinsi Maluku mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat pascakunjungan Presiden Joko Widodo ke Ambon, Maluku.

Selain permintaan peningkatan APBD Maluku, soal program Tol Laut di Maluku yang diendus dimonopoli oleh pihak swasta juga menjadi perhatian.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan program Tol Laut di Maluku akan kembali ditata, menyusul adanya indikasi keterlibatan pihak swasta yang menguasai barang yang dikirim menggunakan Tol Laut di Indonesia, sehingga berpenaguruh pada  program Tol Laut dan mengganggu harga di sekitar pulau-pulau di Indonesia, termasuk di Maluku.

“Jadi kami sudah mensinyalir bahwa terjadi satu penugasan barang yang secara berlebihan. Kemarin bupati ada yang komplain ke Presiden karena mereka tidak bisa mendapatkan harga Tol Laut dan harga barang yang seperti dulu,” kata Budi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Sumadi mengungkapkan pihaknya sudah berdiskusi terkait penggunaan tol laut, terutama di wilayah Maluku. Sebab, Tol Laut ini akan mengikuti hukum pasar yang berlaku. Jika ada potensi perekonomian maka suatu pihak akan menguasai.

“Kami akan tata kembali dan saya sudah koordinasi dengan Kapolda Maluku untuk mencari pihak yang menguasai itu,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyinggung soal program Tol Laut. Menurutnya ada pihak swasta yang menguasainya. Jadi barang-barang yang dikirim ke pulau-pulau dikendalikan oleh si pihak swasta.

“Akhir-akhir ini rute yang ada barang-barangnya dikuasai swasta sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini. Saya belum dapat swastanya siapa, ini tolong dikejar dan diselesaikan,” kata Jokowi di Istana Presiden beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Presiden,  program tol laut dilakukan demi menurunkan harga-harga di pulau-pulau di Indonesia. Selama ini harga barang di wilayah pelosok Indonesia terbilang mahal karena arus logistik sulit menjangkaunya.

“Tol Laut itu dibangun untuk menurunkan cost, biaya logistik kita sehingga harga jadi jatuh turun. Tapi kalau dikuasai satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas untuk dia,” jelasnya.

Secara terpisah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan bahwa pemerintah akan menindak pihak swasta yang belum diketahui secara pasti siapa oknumnya yang bermain di program Tol Laut ini.

“Sekarang kita lagi cek itu semua dan memang kita tahu kita akan tindak satu per satu,” kata dia di Kompleks Kantor Presiden, Rabu (30/10/2019).

Luhut mengaku, masih harus mempelajari hukuman apa yang tepat untuk diberikan ke pihak yang memonopoli barang di Tol Laut.

“Ya nanti kita lihat hukumnya. Saya tanya ahli hukumnya kalau betul itu dilakukan pelanggaran apa nih yang dilakukan, atau memang kita yang salah, kita biarkan cuma satu atau dua perusahaan,” sebutnya. (BB-DIP)