BERITABETA.COM – Penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut, terus menjadi perhatian pemerintah.  Di tahun 2019 program ini diharapkan lebih baik, salah satunya dengan  kerjasama dan kreativitas Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut lebih proaktif.

“Kerjasama dan kreativitas Pemda mutlak diperlukan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan kapal perintis dan kapal tol laut  untuk mengangkut muatan hasil komoditi daerahnya agar muatan baliknya terisi optimal,” kata  Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo dalam siaran pers yang diterima beritabeta.com di Ambon, Minggu  (24/3/2019).

Mewujudkan hal ini telah digelar  Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019,  yang dihadiri oleh para stakeholder dan pihak terkait seperti perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan juga Pemerintah Daerah dan asosiasi.

Rakornas telah resmi ditutup, Sabtu (23/3/2019) oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Wihana Kirana Jaya di Yogyakarta.

Menurut Dirjen Agus, penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut harus dilakukan terpadu, sinergitas dan kolaborasi antar pusat dan daerah juga harus jalan agar hasilnya bisa maksimal dan masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan angkutan laut perintis dan tol laut.

“Baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah ada tugasnya masing-masing. Sinergi dan kolaborasi pusat dan daerah menjadi penting ketika target yang ingin dicapai diperlukan kerjasama yang baik agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat,” tutur Dirjen Agus.

Dirjen Agus berharap agar setelah rapat koordinasi ini, kedepan penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut akan semakin baik yang tentunya penggunaan teknologi informasi untuk konsolidasi kargo juga harus dimanfaatkan sehingga tiap tahun muatannya dapat terus meningkat.

Pada Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 juga diberikan penghargaan Tol Laut Award kepada Kepala daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang berhasil meraih 3 (tiga) besar jumlah troughput kontainer terbanyak di tahun 2018.

Adapun pelabuhan yang mendapatkan penghargaan Tol Laut Award dengan  troughput kontainer terbanyak di tahun 2018 tersebut adalah Pelabuhan Tahuna sebanyak 959 TEUs Container, Pelabuhan Morotai 746 TEUs Container dan Pelabuhan Dobo 600 TEUs Container.

“Penghargaan ini diberikan untuk memberikan motivasi dan edukasi kepada publik bahwa jika Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat bekerjasama dengan baik dalam menghadapi tantangan bidang pengangkutan logistik melalui Tol Laut maka semua hambatan dan masalah secara bertahap akan dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Dirjen Agus.

Sementara itu, dalam dialog strategis yang mengambil tema sinergi Antar Moda perintis untuk distribusi logistik End to End tersebut langsung dipandu oleh moderator Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko.

Adapun Prof. Dr. Senator selaku akademisi yang menjadi narasumber menggarisbawahi perlunya pengembangan industri di daerah timur Indonesia dan konsolidasi muatan hasil industri baik pertanian, perkebunan, perikanan hingga manufaktur.  “Meskipun dalam skala kecil dan menengah sehingga terjadi keseimbangan perdagangan antara barat dan timur yang pengirimannya memanfaatkan program Tol Laut,”katanya.

Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 yang digekar di Yogyakarta. (FOTO: Humas Dirjen Hubla)

Hal ini memerlukan koordinasi mulai dari pemerintah pusat, pemda dan antar kementerian lembaga sehingga secara bertahap isu muatan balik akan teratasi.

Narasumber kedua, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menekankan perlunya konsolidasi pengiriman hingga end user dengan menggunakan moda transport yang lain jika sesampainya muatan di pelabuhan tujuan menggunakan moda darat trucking, moda penyeberangan maupun perintis.

ALFI dan perusahaan-perusahaan JPT akan siap mendukung program Tol Laut from end to end dan siap membangun aplikasi berbasis smart logistik di daerah-daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terpencil dan Pedalaman).

Sementara itu, Kapus Litbang Antar Moda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub Yugihartiman mengingatkan perlunya penerapan kebijakan program Tol Laut kedepan berbasis riset. Pihaknya sudah dan sedang menyiapkan berbagai evaluasi dan kajian yang nantinya bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan konektivitas program Tol Laut dengan moda yang lain.

Masih dalam rangkaian Dialog Strategis, Ditjen Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan SDM Kemenhub menandatangani Komitmen bersama penempatan Taruna Praktek Laut (Prala) di kapal-kapal armada Tol Laut dan Kapal-kapal Asing yang mengajukan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA).

Capt. Wisnu menjelaskan bahwa komitmen kerjasama ini  kedepan perlu dikelola dengan lebih baik mengingat Kapal Negara yang digunakan dalam program Tol Laut dan Keperintisan berjumlah 156 kapal dan tidak kurang 15 kapal IPKA dalam tanggung jawab pengawasannya oleh Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

“Jika satu kapal bisa menerima 2 orang Taruna Prala, berapa banyak Taruna yang bisa kita fasilitasi untuk praktek di kapal nantinya,” tutup Capt. Wisnu.

Sebagai informasi kegiatan Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 21 s.d 23 Maret 2019 ini mengangkat tema “Penerapan Ship Management pada Kapal Milik Negara untuk Menjaga Pelayanan Publik Angkutan Penumpang dan Barang (Angkutan Perintis dan Tol Laut) di Indonesia”.

Acara Dialog Strategis ditutup oleh Prof. Wihana yang mewakili Menteri Perhubungan yang dalam sambutan penutupannya memberikan arahan bahwa Program Tol Laut ini bukan hanya milik Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan sebagai Leading Sektornya sementara peran setiap Pemerintah Daerah untuk memastikan ada barang yang dikirim masuk keluar dari dan ke daerahnya sangatlah penting,  dan tentunya jika ada masalah harus segera dikoordinasikan dengan Kementerian Lembaga terkait agar pemanfaatan ruang muat tol laut ini dapat lebih optimal.

Adapun peserta Rakornas berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, UPT Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, perusahaan BUMN, asosiasi, operator kapal, akademisi dan stakeholder terkait. (BB-DIO)