BERITABETA.COM, Piru – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Frakasi PDI-Perjuangan, Jodis Rumahsoal mengecam perbuatan beberapa oknum anggota KNPI SBB yang terindikasi mengatasnamakan Bupati SBB dan Kepala Dinas Pendidikan untuk kepentingan proyek yang diincar.

Beberapa oknum anggota KNPI itu, diketahui kerap menebar ancaman dengan cara menakut-nakuti kepala sekolah (Kepsek) dengan tujuan diberikan jatah proyek di beberapa sekolah, khususnya di sekolah yang berada di daerah pengunungan Kecamatan Taniwel, Kabupaten SBB.

Kepada beritabeta.com, Sabtu (28/12/2019), Rumahsoal mengaku telah mendapatakan informasi dari  pihak sekolah, bahwa ada oknum KNPI SBB terus mengejar dan mengintimidasi kepala sekolah dengan modus bahwa pembangunan sekolah dan perumahan dinas milik  sekolah, harus diambil alih oleh pihak KNPI dan ditangani oleh pihak kontraktor.

“Saya dapat informasi dari beberapa sekolah di Kecamatan Taniwel, bahwa pihak KNPI SBB terus menekan mereka dengan modus atas perintah Bupati dan Kadis Pendidikan,  seakan pembangunan sekolah dan perumahan dinas harus dikerjakan oleh pihak KNPI,” terangnya.

Menurutnya, beberapa hari lalu, tiga kepala sekolah sudah melayangkan surat somasi kepada KNPI SBB. Ketiga kepala sekolah itu masing-masing, kepala sekolah Negeri Neniari, kepala sekolah Riring dan kepala sekolah Negeri Lohia Sapalewa.

“Dalam surat itu mereka meminta pihak KNPI untuk mengantikan uang yang sudah diambil dari pihak kontraktor sebesar Rp  41 juta dari ketiga sekolah tersebut,” Ungkapnya.

Bahkan lebih ironisnya, kata dia, dari  isi surat somasi tersebut, terungkap bahwa terdapat  Ketua KNPI SBB dan berapa jajaran mengambil uang yang mengalir dari pihak kontraktor senilai ratusan juta rupiah, dengan jaminan yang diberikan akan diberikan jatah proyek Dana Alokasi  Khusunya (DAK) untuk pembangunan gedung sekolah dan  perumahan dinas sekolah.

Rumahsoal menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh oknum KNPI SBB dan kontraktor telah merugikan pihak sekolah.

“Ketiga kepala sekolah ditekan untuk menandatangani surat perjanjian kerja, bahkan dipaksa secara tegas dan di dokumentasikan dengan memberikan laporan untuk ditindak lanjuti ke kepolisian dan Kejaksaan Tinggi untuk diproses. Dan apabila ketiga sekolah tersebut tidak mengantikan uang sebesar Rp 41 juta rupiah ke pihak kontraktor, maka akan diproses lebih lanjut,” bebernya.

Untuk itu, selaku wakil rakyat yang berasal dari wilayah pegunungan Taniwel, Rumahsoal mengaku kecewa dengan tindakan para oknum  yang tidak bertanggung jawab karena telah  mengorbankan pihak sekolah.

“Saya merasa kecewa atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang mengintimidasi. Mereka tegah menipu dengan mementingkan kepentingan sesaat. Saya didukung oleh masyarakat di daerah pegunungan, maka Saya siap berjuang sampai titik darah penghabisan demi harga diri kami, karena selama ini hak – hak kami dijadikan bahan perasan,” tandasnya.

Rumahsoal menghimbau agar pihak-pihak terkait jangan coba-coba. Jika ada pihak-pihak  yang mengentervensi persoalan ini, karena  persoalan ini harus dikembalikan ke pemerintah daerah untuk diatur secara kelembagaan.

“Apabila persoalan ini tidak disikapi, maka Saya pastikan persoalan ini akan menjadi bom waktu di daerah ini, karena ini merupakan harga diri dan masa depan pendidikan di daerah kami,” ancamnya (BB-AT)