Percepat Penanganan Infrastruktur di SBT, Sejumlah Pimpinan OPD Temui 3 Balai
BERITABETA.COM, Bula — Untuk mempercepat penanganan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menemui 3 balai di Kota Ambon yakni Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Penyediaan Perumahan (B2P) Maluku.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Jalan Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten SBT Novi Rumata saat dihubungi beritabeta.com dari Kota Bula, Rabu (21/06/2023).
Novi yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, kunjungan yang digelar pada Senin 19 Juni 2023 di Kantor BPPW Maluku itu merupakan arahan Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas.
"Kunjungan kemarin dulu ke BPPW itu atas arahan pak bupati untuk mempercepat penanganan infrastruktur. Kami mendatangi Kantor BPPW Maluku, Alhamdulillah atas komunikasi BPPW dihadirkan juga pihak BWS dan B2P Maluku. Jadi pertemuan itu ada tiga balai, hanya BPJN yang tidak sempat karena pada waktu bersamaan mereka kegiatan di Jakarta," jelas Novi Rumata.
Ia membeberkan, hadir dalam pertemuan tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) SBT Sidik Rumalowak, Plt Kadis Perumahan Irianto Rumodar, Plt Kadis Lingkungan Hidup (LH) Ilham Hoedrawi dan Plt Kadis PUPR SBT Abu Saleh Salampessy.
Dia mengaku, kehadiran Plt Kadis Dikbudpora SBT untuk membicarakan penanganan sekolah, Plt Kadis Perumahan untuk penanganan kawasan kumuh, Plt Kadis LH untuk penanganan persampahan dan Plt Kadis PUPR untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pengendalian banjir dan infrastruktur jalan.
"Itu ada Kadis Pendidikan untuk penanganan sekolah, Kadis perumahan untuk penanganan kawasan kumuh, Kadis Lingkungan Hidup untuk penanganan persampahan, Kadis PUPR untuk PDAM, pengendalian banjir dan jalan," bebernya.
Rumata menandaskan, respon dari tiga balai ini sangat positif untuk ingin membantu kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu dalam mempercepat penanganan infrastruktur.