BERITABETA.COM, Ambon – Penanganan masalah stunting di Provinsi Maluku terus menjadi sorotan berbagai pihak. Kali ini datang dari Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary  yang menilai upaya penanangan stunting di daerah ini masih buruk.

Politisi PDI-Perjuangan Maluku ini menyebut penanganan stunting oleh Pemprov Maluku yang dikoordinir Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad dianggap belum maksimal.

“Target untuk penurunan stunting, gizi buruk, gizi kurang kita masih di 26,1 persen, padahal harapan ada di 23 persen, jadi penurunannya cukup lambat,”ungkap Samson kepada wartawan usai rapat bersama mitra, di Kantor DPRD Maluku, Ambon, Jumat (28/04/2023).

Ia menyebut, buruknya kinerja tim penanganan stunting dibawah kendali istri Gubernur Maluku yang juga merupakan Bunda Stunting itu, terlihat dari data stunting di Maluku yang masih tergolong tinggi.

Dikatakan, capaian penanganan stunting di Maluku masih jauh dari target nasional yang ditetapkan 20 persen. Hal ini membuktikan buruknya kinerja Pemda Maluku dibawah kendali Ketua TP-PKK Maluku dalam penanganan stunting.

Sementara data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menyebutkan, angka stunting di Provinsi Maluku mengalami penurunan sebanyak 2,6 persen. Pada tahun 2021 sebesar 28,7 persen menjadi 26,1 persen.

Penurunan tersebut diperoleh dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat di Maluku melalui berbagai inovasi dalam mengintervensi permasalahan stunting.

Meski masih memerlukan kerja keras menuju 14 persen target nasional 2024, namun kolaborasi ini dinilai mulai membuahkan hasil.

Meski demikian, Attapary menyebut, setiap OPD di lingkup Pemprov Maluku diwajibkan untuk mengalokasikan 9 persen dari anggarannya untuk penanganan stunting.

“Di satu sisi disetiap OPD minimal ada 9 persen dari OPD untuk penanganan stunting, yang diakoordinir oleh ketua TP PKK. Publikasi di media kerjanya wow, tetapi datanya tidak menunjukan kinerja itu, makanya kita bilang ini kinerja termasuk buruk,”tegas Attapary.