BERITABETA.COM, Ambon – Istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail yang juga Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku kembali hadir sebagai tamu special (special guest) di webinar nasional yang membahas tentang stunting dan Covid-19, Sabtu (25/7/2020).

Dalam webiner  yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian Unpatti dan BKKBN Provinsi Maluku, ini Widya Murad Ismail, menyampaikan testimoni tentang pengalamannya memerangi stunting di Maluku.

Widya mengatakan, tanggungjawab sebagai Duta Parenting menjadi serius dijalankan, mengingat Maluku adalah provinsi dengan tingkat stunting yang sangat tinggi.

“Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi stunting di Maluku mencapai angka 34 persen. Kondisi ini menjadikan Maluku termasuk daerah rawan dengan tingkat stunting yang tinggi, setelah Nusa Tenggara Timur,” ungkap Widya.

Dikatakan, sejak dikukuhkan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, sebagai Duta Parenting pada 3 Juli 2019, dirinya langsung berkordinasi dan membuat rencana aksi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku sebagai leading sector.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini, tingginya angka kemiskinan merupakan akar permasalahan kesehatan dan gizi di Maluku.

“Tempat tinggal yang tidak sehat, masalah perilaku, kesadaran dan inisiatif hidup sehat yang masih rendah, akses terhadap pelayanan kesehatan juga rendah, kondisi ini semakin memperburuk derajat kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Widya mengakui, kondisi geografis Maluku yang luas dan kepulauan, juga menjadi tantangan tersendiri. Secara geografis, Provinsi Maluku terdiri dari 1.340 pulau dengan luas wilayah 712.480 Km2, terdiri dari 92,4 persen lautan, dan hanya 7,6 persen daratan. Luas wilayah Maluku jauh lebih luas, dari luas daratan Pulau Jawa yang hanya 128.297 Km2.

Kondisi ini, lanjut dia, semakin sulit karena kecilnya APBD Provinsi Maluku, akibat dari formula perhitungan DAU (Dana Alokasi Umum) yang hanya memperhitungkan luas daratan.

Dikatakannya, bisa dibayangkan, akses dan aksesibilitas ke pulau-pulau di Maluku, baik melalui laut maupun udara, begitu sulit dan mahal. Situasi ini mengakibatkan kemiskinan sangat sulit dihindari, sehingga berdampak pada tingginya kasus stunting dan gizi buruk di Maluku.

“Kondisi ini yang membuat percepatan pembangunan menjadi terhambat karena persoalan disparitas atau kesenjangan,” aku dia.