Anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Wally menyatakan sikap siap tampil di kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Ambon yang akan berlangsung pada akhir 2024 mendatang.
Setelah memeriksa tiga Pimpinan DPRD Kota Ambon masing-masing, Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisutta, Rustam Lattupono dan Gerald Mailoa (Wakil) pada Senin (13/12/21), kali ini agenda serupa kembali digelar dengan memeriksa sebanyak 5 anggota DPRD Kota Ambon.
Rencana pemilik The Natsepa Hotel untuk melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan tenaga kerja, kini menyulut reaksi keras pihak DPRD Kota Ambon.
BERITABETA.COM, Ambon – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon Yusuf Wally, menyoroti kesulitan air bersih yang terjadi pada beberapa wilayah. Salah satunya di kawasan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Dia bilang, Desa Batu Merah perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Karena sejauh ini PT. DreAm Sukses Airindo (DSA) yang biasanya menyuplai air bersih di kawasan […]
Tamaela mengatakan, pelaku perjalanan keluar daerah, terutama ke daerah endemik Covid-19 dinilai sangat rentan terhadap penyebaran Covid-19. Untuk itu, harus diprotek secara dini saat kembali ke Ambon.
Pemerintah Kota Ambon, saat ini tengah menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua, yang berlangsung hingga 19 Juli 2020 mendatang. PSBB ini, untuk memitigasi atau upaya mengurangi penyebaran Covid-19.
Anggota DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar mengatakan, Pemerintah Kota Ambon belum konsisten dalam menyelesaikan dampak dari Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon.
Anggota DPRD Kota Ambon Yusuf Wally, meminta tim gabungan untuk tidak berhenti melakukan sosialisasi protokoler kesehatan di masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sosialisasi protokoler kesehatan dianggap penting agar tujuan memutus mata rantai virus corona dapat ditekan di kota Ambon.
Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally mengungkapkan pemberlakukan sistem ganjil genap dalam operasi angkutan kota (angkot) di Kota Ambon perlu untuk dilakukan evaluasi lanjutan setelah 14 hari diberlakukan.
Aksi protes puluhan sopir angkutan kota (Angkot) jurusan Passo menyikapi sebaran yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Ambon terkait aturan ganjil –genap dalam operasi angkot, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Ambon.