BERITABETA.COM, Ambon – Anggota DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar mengatakan, Pemerintah Kota Ambon belum konsisten dalam menyelesaikan dampak dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon.

“Sudah hampir seminggu, namun pengawasan terhadap PSBB masih lemah. Karena kerumunan di kota Ambon masih terlihat tinggi. Contoh di pasar Mardika. Konistensi pemerintah masih dipertanyakan,” kata Gunawan Moctar, Jumat (26/6/2020)

Ia mengatakan, PSBB merupakan kebijakan pemerintah, dimana dalam pelaksanaannya itu perlu fungsi pengawasan secara baik dalam memutus mata rantai virus corona atau covid-19 di Ambon.

Untuk itu, PSBB harus dilakukan dengan sungguh-sunggu, sebab fakta yang terjadi, hampir seminggu pelaksanaan PSBB, namun tidak diikuti  dengan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Kata dia, penerapan PSBB ini baik, namun pemerintah Kota Ambon harus betul-betul serius dan bertanggungjawab dalam memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Sebab,  dampak dari PSBB itu jika tidak dilakukan dengan konsisten, maka yang ditakutkan  apa lagi yang akan terjadi setelah PSBB ini.

Sampai saat ini, lanjut politisi PKB itu, angka terkonfirmasi corona terus bertambah, terhitung sampai tadi malam saja sudah 478 jiwa yang positif terpapar corona, sedangkan PSBB hanya 14 hari.

“Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi progres menjelang 14 hari penetapan pelaksanaan PSBB itu,” terangnya

Pemberlakuan atruan pembatasan di Kota Ambon juga terlesan tumpang tindih. Dimana, harusnya Peraturan Walikota (Perwali) nomor 16 Tahun 2020 tentang PKM itu dulu, baru mengeluarkan Perwali PSBB.

“Ini kan tumpang tindih. Dikhawatirkan, jangan sampai terjadi tambarakan antara peraturan dibawah dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya,” tandasnya. (BB-AMH)