Rencana pemerintah pusat untuk memekarkan sejumlah Daerah Otonomi Baru [DOB] di Papua kini menjadi pertimbangan untuk DPRD Maluku untuk melakukan manuver memintah adanya kebijakan yang sama untuk pemekaran DOB di Provinsi Maluku.
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Maluku menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Setelah melewati berbagai polemik di internal partai terkait sengketa perolehan suara hasil pemilihan legislatif 2019, Benhur Watubun akhirnya resmi dilantik sebagai anggota DPRD Maluku Periode 2019-2024.