Keputusan untuk mempertemukan kedua pihak ini disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Abdullah Latuapo saat menerima tim perwakilan masyarakat Iha yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Peduli (KOMPI) Iha di kantor MUI Maluku pada, Senin (10/7/2023).
Menyikapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Malulu kembali buka suara. Mereka mendesak agar anggota legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Maluku, memperjuangkannya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku meminta kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) DPR RI untuk mengawal penolakan Rancangan Undang – Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU-HIP).
Dalam pertemuan itu, MUI Maluku menyampaikan beberapa poin yang menjadi harapan masyarakat Maluku untuk dapat diperhatikan dan dibantu oleh Wapres, sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Menteri Agama.
Maklumat ini tetap berdasar pada tujuan untuk memperkecil kemungkinan penularan Covid-19 dan disesuaikan dengan Fatwa MUI Pusat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat COVID-19, yang diterbitkan pada 13 Mei 2020.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku mengeluarkan maklumat kepada umat muslim di Maluku, khususnya di Kota Ambon untuk tidak melaksanakan shalat Jumat di mesjid. Pelaksanaan sholat Jumat sementara diganti dengan shalat Dzuhur.