Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae menilai jumlah anggaran sebasar Rp. 47 miliar yang terpakai untuk penanganan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Provinsi Maluku masih sedikit. Sebab, jumlah itu merupakan total anggaran yang terpakai sejak Maret 2020 lalu.
Penanganan Covid-19 di Maluku masih terus berlangsung. Guna membahas lebih lanjut langkah-langkah yang akan ditempuh kedepan, Kodam XVI/Pattimura menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan.
Presiden juga diminta menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai dasar hukum penanganan pandemik yang masih berkepanjangan, dengan tetap mengutamakan hak hidup, hak kesehatan dan hak-hak asasi lainnya.
Ihwal ini diungkap Walikota Ambon Richard Louhenapessy, dalam dialog yang berpusat, di Media Centre Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Sabtu (25/7/2020) pekan kemarin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang mengakui saat ini masih banyak informasi negatif yang membentuk image terhadap penanganan virus Corona (Covid-19) yang dikakukan pemerintah.
Sudah hampir 4 bulan publik di Indonesia dibuat cemas dengan hadirnya Covid-19 yang menjadi pandemi di seluruh belahan dunia. Tidak cuma cemas akan penyebaran virus yang sangat cepat. Publik juga ‘tidak nyaman’ dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat.
Seluruh pergeseran anggaran diperkirakan akan dibahas dalam pekan ini. Dan anggaran DPRD akan dialihkan sebesar Rp8 Miliar untuk keperluan penanganan Covid-19,” kata Elly kepada beritabeta.com, Selasa (28/4/2020).
Nurhayati Subakat adalah Chief Executive Officer (CEO) PT Paragon Technology and Innovation (PTI), sebuah perusahaan besar yang menangani 3 brand kosmetik lokal ternama, Wardah, Emina, dan Make Over.