Salah satunya adalah minat masayarakat yang tinggi dalam mengkonsumsi obat herbal seperti jamu sebagai alternatif untuk untuk menjaga imunitas atau daya tahan tahan tubuh semasa pandemic Covid-19 berlangsung. Jamu tradisional menjadi incaran, karena dipercaya sejak zaman dahu dapat menjaga kebugaran tubuh.
Sekretaris Komisi C DPRD Seram Bagian Timur (SBT) Fadli Salim Elbetan mengakui banyak sekolah di Kabupaten SBT masih mengalami kekurangan tenaga guru mata pelajaran. Kekuarangan ini, berakibat pada tidakmaksimalnya proses belajar mengajar di sejumlah sekolah.
Alasannya, perkembangan demokrasi di SBT rapuh karena tidak mencerminkan iklim demokrasi yang sesungguhnya, lantaran banyaknya actor politik local, pendukung dan simpatisan yang tidak memaikan perannya terhadap pendidikan politik kepada masyarakat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Maluku – Papua, menetapkan Komisaris CV. Sumber Berkat Makmur (SBM), Imanuel Quadarusman (IQ) sebagai tersangka ilegal loging
Sikap tanggap Komisi II DPRD Maluku dalam mengawasi kasus pembalakan kayu oleh SV. Sumber Berkat Makmur (SBM) di hutan adat Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kebupaten Seram Bagian Timur (SBT) dinilai merupakan langkah positif.
Anggota DPRD Maluku Dapil Kabupaten SBT, Aminudin Kolatlena memaparkan apa yang terjadi di kecamatan itu, sehingga menimbulkan gerakan masyarakat bawah yang dikenal dengan sebutan Save Kilmuri selama ini.
Sebagai bentuk progres yang baik dalam mengatasi problem ketersediaan pangan di tingkat lokal, maka beberapa waktu lalu Dinas Pertanian Kabupaten SBT telah me-launching (meluncurkan) beras dengan lebel ‘Gumumae’.
Sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di kabupaten berjuluk “Ita Wotu Nusa” ini, Azwar bukan saja menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Pria kelahiran Lamongan, Jawa Timur, 2 Januari 1986 ini, bahkan menjadi lokomotif kemajuan pendidikan di tempatnya bertugas.
Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Bobot Masiwang menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah setempat dalam mengelola bantuan yang diterima. Kapal seharga Rp28,26 miliar itu, terancam karam akibat tidak mampu dikelola oleh PD. Mitra Karya milik Pemkab SBT.