BERITABETA.COM, Ambon – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menlansir data inflasi di Provinsi Maluku pada Juli 2021 tercatat sebesar 0,13 % month to month (mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi Juni 2021 sebesar 0,83% (mtm).

Penurunan ini disebabkan karena pemberlakuan PPKM skala mikro yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

"Tingkat inflasi Maluku yang terjadi pada bulan Juli 2021 utamanya disebabkan oleh kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok pakaian dan alas kaki,"kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku  Noviarsano Manullang kepada wartawan dalam releasenya, Senin (16/8/2021).

Noviarsano mengatakan adapun secara tahunan dan tahun berjalan, inflasi Provinsi Maluku masing-masing tercatat sebesar 1,31 persen (year on year/yoy) dan 1,87 persen (year to date/ytd).

Capaian inflasi Provinsi Maluku pada Juli 2021 terpantau lebih tinggi dari tingkat inflasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,08 persen (mtm). Meskipun demikian, realisasi inflasi Maluku sampai dengan bulan Juli 2021 lebih rendah dari target pencapaian inflasi tahun 2021 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,0±1 persen (yoy).

“Inflasi pada kelompok transportasi sebesar 0,08 persen (andil, mtm) utamanya disebabkan oleh kenaikan harga angkutan udara dengan inflasi komoditi sebesar 2,32 persen (mtm),"kata Novi.

Noviarsano menjelaskan kenaikan harga angkutan udara disebabkan oleh tingginya permintaan penerbangan dengan rute Ambon-Jakarta dan Ambon-Makassar.

Fenomena tersebut,  disinyalir merupakan dampak dari efisiensi operasional maskapai merespon penerapan (PPKM) skala mikro di sebagian besar wilayah di Indonesia dengan cara mengurangi frekuensi penerbangan.

“Berdasarkan kegiatan pemantauan harga Bank Indonesia Maluku, harga tiket pesawat rute Ambon-Jakarta tercatat meningkat sebesar Rp 100.000 sepanjang bulan Juli 2021,"jelas Novi.

Menurut Novi, inflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat sebesar 0,05 persen (andil, mtm) atau secara bulanan meningkat sebesar 0,64 persen (mtm).

Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga komoditi pulsa ponsel yang sejalan dengan tingginya aktivitas Work From Home (WFH) selama Juli 2021 mengikuti penerapan PPKM di wilayah Maluku.

“Secara khusus, kenaikan harga pulsa ponsel di wilayah Maluku terpantau meningkat sebesar 1,39 persen (mtm) selama bulan Juli 2021,"ujarnya.

Noviarsano mengungkapkan selain kedua kelompok di atas, Inflasi juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil sebesar 0,03 persen (andil, mtm) serta inflasi bulanan mencapai 0,49 persen (mtm).

Adapun inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditi pakaian dalam pria sebesar 12,22 persen (mtm) dan komoditi pakaian dalam wanita sebesar 19,54 persen (mtm).

Dijelaskan, tekanan inflasi yang lebih tinggi di Provinsi Maluku tertahan oleh deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar -0,03 persen (andil, mtm) serta kelompok kesehatan sebesar -0,01 persen (andil, mtm).

Deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau disebabkan oleh deflasi pada beberapa komoditas seperti ikan selar (-4,95 persen, mtm), ikan teri (-29,93 persen,mtm), sawi hijau (-9,27 persen, mtm) dan buncis (16,04 persen, mtm).

Sementara deflasi pada kelompok kesehatan disebabkan oleh penurunan harga obat dengan resep sebesar -2,38 persen (mtm).

Noviarsano menuturkan dalam rangka menjaga stabilitas inflasi sekaligus upaya peningkatan perekonomian Provinsi Maluku selama Juli 2021, TPID Provinsi Maluku telah berhasil melaksanakan beberapa program kerja diantaranya:

1. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual sebanyak 44,96 Ton kepada 4.456 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beserta Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang didalam surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/4014/SJ.

Tanggal 23 Juli 2021; Tentang penyaluran Bantuan Beras Bagi KPM PKH dan KPM BST tahun 2021. Adapun stok beras yang dibagikan berasal dari cadangan beras milik BULOG daerah setempat.

2. Disperindag Provinsi Maluku bersama dengan BULOG Provinsi Maluku melakukan monitoring stok bahan pokok di gudang milik BULOG dan distributor-distributor di wilayah Provinsi Maluku.

Dalam rangka menjaga keamanan stok bahan pokok, monitoring tersebut difokuskan kepada beberapa jenis komoditas diantaranya beras, minyak goreng, terigu, telur ayam ras, gula pasir, margarin, susu kaleng, ayam ras, dan garam.

Secara umum, stok bahan pokok Provinsi Maluku terpantau aman dengan kecukupan stok minimal 14 hari untuk komoditi telur ayam ras dan kecukupan stok maksimal 430 hari untuk komoditi beras.

3. Panen klaster ketahanan pangan BI Maluku telah berhasil melaksanakan panen beberapa komoditas, diantaranya panen cabai keriting seluas 3 hektar di kawasan Waimital, panen padi seluas 150 hektar di wilayah Buru, panen hortikultura seluas 6 hektar di wilayah Suli dan Telaga Legah, dan panen bawang merah seluas 2 hektar di wilayah Wearbut.

Noviarsano menambahkan kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat  Provinsi maupun Kota/Kabupaten, guna mengendalikan inflasi 2021 sesuai dengan kisaran targetnya yaitu sebesar 3,0±1 persen.

"Pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,"tambahnya (*)

Pewarta : Febby Sahupala