Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengakui, pasca diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon, tingkat kesadaran warga kota Ambon semakin meningkat.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon kini memfokuskan kegiatan pengasapan (Fogging) terhadap empat wilayah yang dinilai rawan dan menjadi endemik kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Ambon.
Sejumlah fasilitas layanan kesehatan (Faskes) di kota Ambon telah mengikuti aturan tentang besaran biaya rapid test sesuai Surat Edaran Menteri Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi.
Menyikapi hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy kepada wartawan mengatakan, sesuai aturan Kemendikbud, bahwasanya Kepsek yang tidak memiliki sertifikat NUKS harus segera mengikuti Diklat Calon Kepsek (Cakep).
PSBB transisi itu akan berlaku usai PSBB jilid II ini berakhir pada Ahad, 19 Juli 2020 besok. Dikatakan peluang karena dari perkembangan yang ada, angka kasus covid-19 di Ambon terus menurun.
Seluruh korban gempa bumi, baik yang terdampak rusak ringan, sedang maupun rusak berat akan menerima bantuan dimaksud. Kepastian ini disampaikan Walikota Ambon kepada wartawan di Ambon, Kamis (16/7/2020).
Menyikapi kondis tersebut, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury, kepada wartawan, Selasa (14/7/2020), mengingatkan warga yang tinggal di wilayah-wilayah sekitar, untuk tetap mawas diri terhadap berbagai ancaman bencana, terutama longsor dan banjir.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kepada wartawan mengatakan, penghargaan WTP ini untuk ketiga kalinya diraih oleh Pemkot Ambon atas proses akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan BPK.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes kepada wartawan di gedung DPRD Kota Ambon, Selasa (14/7/2020) mengatakan hingga saat ini para korban bencana belum menerima bantuan tersebut.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pendidikan memutuskan kebijakan belajar mengajar di kota Ambon tetap menggunakan metode daring (online). Kepastian ini disampaikan Kapala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Sallatalohy