Gubernur Maluku Murad Ismail mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Pusat atau Pempus melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan
Sebanyak 48 Security yang dikontrakan PT. Paraduta pada Oktober 2020 lalu kini nasibnya terkatung-katung. Mereka bimbang antara bertugas atau tidak.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengingatkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Maluku untuk tidak merugikan usaha milik masyarakat di desa.
Komitmen ini disampaikan dalam rapat kordinasi (Rakor) yang digelar secara virtual yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Wamen BUMN dan Wamendag Jerry Sambuaga.
Pandemi terkendalikan, perekonomian terakselarasi’ menjadi kalimat yang menghubungkan pandangan pemerintah, kalangan usaha dan akademikus dalam Webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI) bertemakan ‘Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional
Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Petrus Fatlolon dengan tegas mengatakan dalam tahun anggaran 2021 ini Pemkab Kepulauan Tanimbar tidak akan mengajukan pinjaman di bank.
Program BBM Satu Harga merupakan salah satu program unggulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang harganya seragam dan terjangkau.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, ST memintaBadan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengawasi proses digitalisasi yang diterapkan pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kaitannya dengan itu dalam rangka memperkenalkan keberadaan organisasi (KSBSI) ini di Maluku, pengurus KSBSI Wilayah Maluku beraudiensi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Maluku di kantor Disnakertrans di Ambon, Kamis, (21/01/2021).
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Azis Hentihu menuding terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah (mitan) di sejumlah daerah di Provinsi Maluku disebabkan adanya permainan mafia.