BERITABETA.COM, Ambon – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Marcy Barends mendorong pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berbasis kelautan di sejumlah daerah perbatasan negara yang ada di wilayah Provinsi Maluku.

Usulan ini disampaikan dalam rapat  Tim Pengawas (Timwas) Pembanguan Daerah Perbatasan Negara DPR RI bersama sembilan kementerian terkait yang dihadiri oleh empat menteri dan lima Dirjen di kementerian yang berlangsung di Lanti III, Gedung Nusatara, DPR RI, Senin (15/3/2021).

Dalam rilisnya kepada beritabeta.com, politisi PDI-P Maluku ini menjelaskan, rapat yang digelar bersama sembilan kementerian ini untuk membahas Inpres Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Percepatan Pembagunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara.

Dimana Inpres ini  difokuskan pada percepatan ekonomi di tiga daerah perbatasan negara, masing-masing di Aruk, Provinsi Kalimantan Barat, Montain di Provinsi NTT dan Skouw di Provinsi Papua.

Mewakili 8 anggota Timwas dari Fraksi PDI-P, Mercy dalam kesempatan itu, meminta agar pemerintah tidak saja membangun PLBN berbasis darat yang selama ini ditangani oleh Kementerian PUPR, namun juga mempertimbangkan PLBN berbasis kelautan, guna mangatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah perbatasan, misalnya di Maluku.

Alasan usulan ini, kata Mercy, berangkat dari beberapa pengalaman yang dialaminya selama meninjau sejumlah daerah perbatasan di Maluku. Ia mencontohkan kasus yang pernah terjadi di Desa Wonreli, Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Pos Lintas Batas Negara di Montaain di Provinsi NTT

“Beberapa waktu lalu masyarakat menyampaikan kepada saya bahwa salah satu petinggi dari Timur Leste bersama rombongan pejabat pernah berkunjung kesana menggunakan speed boat. Mereka disana untuk berwisata tanpa melalui pengawasan dari pihak imigrasi dan pos-pos jaga,” urainya.

Selain di Kisar, Mercy juga mencontohkan masalah yang terjadi di Kabupaten MTB (Kepulauan Tanimbar) yang saat ini telah ditempatkan pangkalan militer disana, namun tidak ditunjang dengan sejumlah fasilitas vital lainnya untuk mendukung aktivitas personil yang bertugas disana dan juga masyarakat sekitar.