“Menteri PUPR tadi telah memberikan penjelasan bahwa saat ini pihaknya masih diberikan kesempatan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran sampai tahun 2022, sehingga terkait usulan saya, beliau meminta dapat dikoordinasikan dengan bupati di wilayah-wilayah perbatasan itu, agar dapat dimasukkan usulan yang dapat menjadi perhatian Kementerian PUPR,” urainya.

Untuk itu, lanjut Mercy, para bupati disetiap daerah perbatasan ini dapat mengajukan usulan-usulan program dengan stressing percepatan pembangunan ekonomi di daerah perbatasan negara berbasis kelautan.

Seperti diketahui, Inpres Nomor 1 tahun 2021 ini  masih terfokus pada tiga wilayah perbatasan di atas. Ketiga daerah perbatasan ini akan menjadi modeling (contoh), sehingga tidak menutup kemungkinan pada Inpres-Inpres berikutnya akan mengcover wilayah-wilayah perbatasan lainnya di Indonesia termasuk di Maluku.

“Nah hasilnya akan dibahas nanti pada pertemuan berikutnya untuk mematangkan PLBN berbasis kelautan. Dan tadi Menteri Perdanganan Rahmat Gobel juga ikut memberikan apresiasi atas usulan ini,” tutupnya (BB-DIO)