Di hadapan empat menteri yang hadir itu, Mercy juga menceritakan masalah yang pernah terjadi di Kapualaun Aru, pada periode pemerintahan sebelumnya,  saat kebijakan pemberantasan illegal fishing belum dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) saat itu Susi Pudjiastuti.

Di sana sering terjadi ribuan kapal asing beroperasi di laut Arafura pada malam hari dengan mematikan Global Positioning System (GPS) atau sistem navigasi berbasis satelit, sehingga tidak dapat dilacak.

“Ribuan kapal ikan itu bebas mencuri ikan dan tidak diketahui saat itu, sehingga dorongan agar pemerintah dapat mengelurakan kebijakan pembentuk PLBN berbasis kelautan ini, kami anggap sangat penting guna mengawasi segala aktivitas, baik berupa ancaman dan sebagainya di setiap daerah perbatasan negara,” tandasnya.

Anggota Komisi VII DPR ini, juga menyampaikan laporan masyarakat yang terjadi di tiga pulau terluar di Kabupaten Maluku Tengah yakni Teon Nila Serua (TNS) dan beberapa pulau di MTB yang berbatasan langsung dengan Australia.

Dikatakan, saat pelaksanaan event Yacht Race Ambon-Darwin, sejumlah kapal milik peserta Yacht Race dari Australia itu, pernah tinggal berminggu-minggu di tiga pulau itu, tanpa ada pengawasan Imigrasi.

“Kondisi ini terjadi karena memang di tiga pulau itu, juga tidak tersedia pos-pos jaga, sehingga kami juga mendorong agar PLBN berbasis darat juga dapat dibangun disana,” urainya.

Mercy menambahkan, atas usulan yang disampaikannya bersama sejumlah contoh kasus itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pertemuan itu, telah memberikan respon yang positif.