BERITABETA.COM, Ambon -  Anggota DPR RI Dapil Maluku Mercy Chriesty Barends, ST mendesak pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ([BPH Migas] untuk tidak mengurangi atau memangkas kuota penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), terutama  minyak tanah di wilayah Maluku tahun 2022. 

Sikap ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI ini, menyusul keputusan BPH Migas mengurangi jatah Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis minyak tanah di Provinsi Maluku sebanyak 3.226 kiloliter, sehingga total kuota hanya mencapai 102.774 kiloliter.

Mercy menegaskan, persoalan ini telah disampaikan langsung saat berkordinasi dengan Kepala BPH Migas dan Sales Area Manager Retail PT. Pertamina  MOR VIII Maluku-Papua dalam agenda reses 10 Maret 2022.

"Saya sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk tetap mempertahankan kuota mitan dikembalikan ke kuota lama tahun 2021 atau dinaikan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Mercy dalam siaran persnya kepada media ini, Sabtu (12/3/2022). 

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, suasana kebatinan saat membahas subsidi energi di Komisi VII dan Banggar DPR RI adalah bagaimana tetap bisa menjaga ketahanan energi Nasional secara berkeadilan sebagai respons untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid -19.

Ia menegaskan, dalam rangkaian pembahasan sampai dengan penetapan subsidi energi  untuk tahun ini, telah diputuskan total subsidi yang dianggarkan oleh Kementerian ESDM mencapai Rp 134 triliun. Nilai ini naik dari Rp 131,5 triliun di tahun lalu.

Sedangkan, untuk pos subsidi Migas dan LPG turun dari Rp83,7 triliun tahun lalu, jadi Rp77,5 triliun di 2022. Sedang pos Listrik, naik jadi Rp 56,5 triliun dari sebelumnya Rp 47,8 triliun. 

"DPR dan pemerintah menyepakati subsidi tetap minyak solar adalah Rp500 per liter, lalu terdapat alokasi kurang bayar sebesar Rp10,17 triliun. Selain itu, Banggar DPR menyepakati volume LPG yang mendapatkan subsidi adalah 8 juta MT. Sementara untuk mitan dari tahun 2021 kuota sebesar 500.000 kl turun menjadi 480.000 kl karena beberapa daerah mulai masuk skema konversi mitan ke gas," jelas Mercy.

Menurut Mercy, Provinsi Maluku tidak termasuk pada wilayah yang harus dikurangi kuota mitan, karena Maluku belum masuk pada skema koversi mitan ke gas.

Ia bahkan menguraikan, terkait kondisi  perjuangan untuk subsidi energi sungguh tidak main-main dalam pembahasan APBN 2022. Berdarah-darah, karena ruang fiskal APBN yang terbatas akibat beberapa variabel.

Pertama, penerimaan negara tidak mencapai target, kedua belanja APBN yang membengkak terutama untuk kepastian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemik covid 19 dan ketiga ratio hutang Indonesia, dengan jumlah hutang tembus 7000T. Ini tentu tidak mudah memastikan subsidi energi ratusan triliun tetap aman dalam struktur APBN 2022.

Dikatakan, khusus untuk kuota mitan,  tadinya hilang dalam pembahasan subsidi energi.  Namun, mangaku dirinya  yang memberikan pernyataan secara lugas sesuai fakta bahwa untuk Maluku dan provinsi lainnya di kawasan Timur Indonesia yang belum masuk dalam skema program konversi mitan ke gas.

"Kalau kita hilangkan subsidi mitan artinya terjadi ketidakadilan dan diskriminasi energi yang luar biasa antara kawasan barat dan timur. Masyarakat KTI akan balik ke zaman dulu," pungkas dia.

Atas sikap itu, lanjut Mercy, Ketua Badan Anggaran [Banggar] yang juga pimpinan sidang saat itu, Said Abdullah memanggil dirinya secara khusus ke meja pimpinan sidang dan meminta untuk memastikan dok persetujuan kuota mitan  masuk dalam keputusan rapat Komisi VII.