BERITABETA.COM, Ambon – Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku  Saadiah Uluputty, ST memintaBadan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengawasi proses digitalisasi yang diterapkan pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasalnya, sistem pengawasan yang menjadi tujuan dari konsep digitalisasi ini belum sepenuhnya berfungsi dan berdaya guna secara maksimal.

“Saya meminta agar ada pelatihan dan sosialisasi yang benar tentang sistem digitalisasi ini kepada pengelola SPBU agar program dari digitalisasi dapat tercapai,” kata polisti PKS asal Maluku ini dalam agenda rapat bersama BPH Migas yang berlangsung di Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Menurut Saadiah, masih perlu penguatan soft system bagi pengelola SPBU  yang memungkinkan mereka  punya sistem kerja dan budaya yang baik dalam menjalankan dan  memelihara sistem digitalisasi ini secara berkesinambungan.

“Bagaimana sistem pemeliharaan alat digitalisasi SPBU ini?  Karena biasanya yang terjadi alat tersebut rusak dan kemudian tidak ada tindak lanjutnya karena sistem pemeliharaannya tidak ada,” cetusnya.

BBM Satu Harga

Selain masalah digitalisai di SPBU srikandi asal Maluku ini juga meminta BPH Migas agar dapat mengejar target realisasi bahan bakar minyak (BBM) satu harga di daerah. Alasannya,  masih banyak daerah yang progres BBM satu harga masih kurang. Terutama bagi hajat hidup masyarakat yang ada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Saya meminta BPH Migas mengejar target realisasi BBM satu harga di daerah yang progresnya masih rendah mengingat kebutuhan akan BBM yang seragam harganya” ungkap Uluputy.

Ia mengaku, belakangan ini dirinya banyak menerima laporan terkait kelangkaan BBM jenis minyak tanah di Provinsi Maluku sejak Desember hingga Januari ini.

Untuk itu dia meminta agar BPH Migas lebih proaktif dalam berkordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah untuk mengatasi persoalan dimaksud.

“Saya meminta BPH MIGAS agar proaktif dalam berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti pemda, aparat kemanan dan penyalur agar persoalan kelangkaan mitan di Maluku diselesaikan” pintanya

Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga menjelaskan, BPH Migas mempunyai program sosialisasi berupa pembinaan kepada badan usaha dan masyarakat.

Bahkan dia juga meminta agar BPH Migas memperbaiki dan lebih kreatif lagi dalam membuat program dan sistem sosialisasinya ke masyarakat yang memungkinkan masyarakat lebih aktif.

“Sehingga dengan cepat dapat bersinergi dengan BPH Migas untuk memastikan diatribusi BBM yang adil dan terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya (BB-AZ)