BERITABETA.COM, Ambon  - Pertamina MOR VIII Maluku–Papua memastikan kuota Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis minyak tanah [mitan] untuk wilayah Maluku berkurang sebanyak 2.500 hingga 3.500 kilo liter.

Kepastian ini disampaikan Sales Area Manager Retail Pertamina MOR VIII Maluku–Papua, Wilson Edi Wijaya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Maluku yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut.

Dalam penjelasannya, Wilson mengatakan, kuota BBM jenis mitan ditentukan BPH Migas ke Provinsi Maluku.  Tahun ini mengalami penurunan di kisaran  jumlah tersebut.

"Kuota BBM untuk Maluku tahun 2022 hanya sebanyak 102.774 kilo liter dan realisasi penyalurannya 104.778 lebih kecil dibanding beberapa tahun sebelumnya sebanyak 106.000 Kilo Liter," kata Wilson di Ambon, Rabu (6/4/2022).

Dengan kondisi ini, Wilson berharap adanya bantuan dan kerjasama DPRD Maluku untuk meminta penambahan kuota BBM ke BPH Migas.

"Kita berkonsolidasi dan cari solusi terbaik, kemudian masyarakat tidak perlu panik karena Pertamina memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak maupun elpiji tetap terpenuhi," ujarnya.

Pertamina juga sudah berkoordinasi dan menyurati pemkab/pemkot bila memungkinkan maka SPBU bisa dioperasikan selama 24 jam sehingga masyarakat lebih tenang dalam mendapatkan BBM.

Meski demikian, Wilson meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena Pertamina terus mengantisipasi serta berharap tidak terjadi 'Panic Buying' karena ketersediaan BBM dan elpiji mencukupi sampai Idul Fitri dan arus balik.

"Kita berbicara soal keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM karena kita memiliki depo yang besar dan didukung enam depo lainnya yang tersebar pada beberapa pulau besar di Maluku," jelas Wilson.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut mengatakan Komisi II DPRD Maluku akan menemui BPH Migas untuk menyampaikan aspirasi soal kebutuhan masyarakat di Provinsi Maluku akan minyak dan gas.

"Jadi sebelum ke BPH Migas maka kami ingin mendengarkan penjelasan pihak Pertamina lewat rapat kerja hari ini untuk memastikan ketersediaan BBM dan elpiji, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kelangkaan," ucapnya.

DPRD juga minta Pemprov Maluku untuk segera menyurati BPH Migas berkaitan dengan kuota atau pun penambahan BBM untuk seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini (BB)

Editor : Redaksi