Rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon guna membahas pembongkaran lapak di Terminal dan Pasar Mardika, Ambon belum mendapatkan kesimpulan atau titik temu.
Terhitung sudah empat bulan pihak Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Haulussy Ambon belum membayarkan honorarium ratusan Tenaga Kesehatan [Nakes].
DPRD Maluku melalui komisi III menjelaskan proyek pembangunan jembatan Dian Pulau-Tetoat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) bakal dibongkar.
DPRD Maluku meminta Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku untuk kembali membenahi dan mengoperasikan Wisma Maluku yang menjadi asset daerah di Jakarta.
Dua lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu di Maluku, masing-masing Komisi Pemilihan Umum [KPU] dan Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] mengusulkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan dan pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024 sebesar Rp. 584 miliar.
Perjuangan panjang delapan provinsi di Indonesia untuk lahirnya Undang-Undang [UU] Daerah Kepulauan dinilai sebagai sebuah upaya penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Termasuk masyarakat pesisir di Maluku.
Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku terus berupaya untuk mengurangi masalah kemiskinan ekstrem yang melilit sebanyak 22.110 rumah tangga [RT] di lima kabupaten dan kota.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Melki Sairdekut menegaskan DPRD Maluku akan tetap konsisten mengawal porsi anggaran 30 persen untuk sektor pendidikan.
Akses jalan di Negeri Sila, Leinitu dan Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah [Malteng], Provinsi Maluku mengalami kerusakan cukup parah.
Ratusan Tenaga Kerja Sukarela [TKS] yang mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] dr. M. Haulussy Ambon terpaksa harus gigit jari. Pasalnya keberadaan mereka tidak diakomodir dalam pendaftaran calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Maluku.