BERITABETA.COM, Ambon – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Mimbar LSM se-Maluku Untuk Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (4/9/2025) siang.

Aksi ini menyoroti kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Sekitar 50 orang massa aksi hadir dengan koordinator lapangan Salim Rumakefing. Mereka menuntut pembekuan kenaikan tunjangan dan fasilitas DPR, termasuk rencana pemberian pensiun seumur hidup.

“Indonesia sedang menghadapi banyak persoalan, rakyat kesulitan, tetapi DPR justru diistimewakan. Ini mencederai rasa keadilan,” ujar salah satu orator.

Selain isu DPR, massa juga melayangkan kritik keras terhadap institusi kepolisian. Mereka mendesak Presiden RI mencopot Kapolri, Menteri Keuangan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tuntutan serupa ditujukan kepada Kapolda Maluku untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh Kapolres di 11 kabupaten/kota.

Massa menilai jajaran kepolisian kerap lalai dalam mitigasi konflik sosial. Mereka juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum polisi dalam praktik ilegal, mulai dari minyak, tambang emas, hingga batu sinabar.

“Tanpa langkah tegas dan transparan, kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin terkikis. Ini bisa memicu instabilitas baru di Maluku,” tegas massa dalam pernyataan sikapnya.

Mereka menuntut pencopotan Kapolres yang dianggap membiarkan anggotanya terlibat praktik ilegal di Ambon, Seram Bagian Barat, dan Buru, serta meminta pencopotan Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku yang dinilai lamban menangani kasus korupsi.

Transparansi penanganan kasus internal, termasuk di lingkungan Irwasda, dinilai mutlak dilakukan untuk menjaga marwah institusi.