Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan warning (peringatan) kepada ratusan pengusaha (pedagang) yang menempati sejulah rumah tokoh (ruko) di kawasan Pasar Mardika, Kota Ambon.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun menyampaikan sikap prihatin atas tragedi penembakan yang menewaskan 1 warga Negeri Itawaka, di Kacamatan Saparua Timur.
Partai Demokrat Maluku resmi mendaftarkan 45 bakal calon legislatif (Bacaleg) Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Sabtu (13/5/23).
Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai kelompok melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menggelar demo menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang sementara dibahas Pemerintah dan DPR.
Rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon guna membahas pembongkaran lapak di Terminal dan Pasar Mardika, Ambon belum mendapatkan kesimpulan atau titik temu.
Terhitung sudah empat bulan pihak Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Haulussy Ambon belum membayarkan honorarium ratusan Tenaga Kesehatan [Nakes].
DPRD Maluku melalui komisi III menjelaskan proyek pembangunan jembatan Dian Pulau-Tetoat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) bakal dibongkar.
DPRD Maluku meminta Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku untuk kembali membenahi dan mengoperasikan Wisma Maluku yang menjadi asset daerah di Jakarta.
Dua lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu di Maluku, masing-masing Komisi Pemilihan Umum [KPU] dan Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] mengusulkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan dan pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024 sebesar Rp. 584 miliar.
Perjuangan panjang delapan provinsi di Indonesia untuk lahirnya Undang-Undang [UU] Daerah Kepulauan dinilai sebagai sebuah upaya penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Termasuk masyarakat pesisir di Maluku.