DPRD Maluku terus menyoroti beroperasinya ratusan kapal andon di perairan Maluku. Kapal-kapal di luar daerah Maluku ini terus menggerus isi laut di beberapa daerah secara illegal dan tidak memberikan kontribusi bagi daerah.
Nasib malang menimpah 131 tenaga kesehatan [Nakes] yang ditegaskan di lokasi rumah sakit [RS] Lapangan BPSDM Maluku tahun 2020 dalam penangan Covid-19 di Provinsi Maluku.
Nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Aru mengaku kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis solar dan minyak tanah untuk menunjang aktivitas mereka.
DPRD Provinsi Maluku meminta pihak PT Pertamina [Persero] agar terus melakukan pengecekan di lapangan terkait kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak [BBM].
Kewenangan alokasi anggaran untuk biaya embarkasi dan deberkasi dari Kota Ambon ke Makassar, Sulawesi Selatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi atau Pemprov Maluku. Termasuk sejumlah hal teknis penyelenggaraan ibadah.
Tenaga kesehatan [Nakes] di Provinsi Maluku terpaksa harus 'gigit jari', menyusul dana jasa pelayanan Covid-19 yang diperuntukkan kepada mereka terpaksa 'hangus' alias tak bisa dicairkan. Nilainya pun cukup fantastis mencapai Rp. 36 miliar untuk tahun 2020.
Pertamina MOR VIII Maluku–Papua memastikan kuota Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis minyak tanah [mitan] untuk wilayah Maluku berkurang sebanyak 2.500 hingga 3.500 kilo liter.
Ketidakpastian realisasi dua program strategis nasional Ambon New Port [ANP] dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku bakal memasuki babak baru.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN] dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Minggu (27/3/2022).
DPRD Provinsi Maluku meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan [Disperindag] Maluku untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di pasaran.