DPRD Maluku Minta Pempus Bangun Laboratorium Uji Mutu Produk Pertanian
Komisi II DPRD Maluku meminta pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN) agar bisa membangun sebuah laboratorium uji mutu hasil produksi pertanian di Maluku.
Komisi II DPRD Maluku meminta pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN) agar bisa membangun sebuah laboratorium uji mutu hasil produksi pertanian di Maluku.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan memastikan dalam waktu dekat, Kementerian Pertanian [Kementan] akan mengucurkan sejumlah bantuan kepada petani Maluku berupa puluhan unit alat pertanian [Alsintan].
DPRD Provinsi Maluku mengunjungi DPRD Provinsi Jawa Tengah [Jateng] untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] perubahan, Selasa (12/7/2022).
Hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada satu pekan terakhir ini mengakibatkan terjadinya bencana alam di sejumlah daerah di Provinsi Maluku.
DPRD Provinsi Maluku meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional [BPJN] dan Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku untuk melakukan pemantauan terhadap kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Seram.
DPRD Maluku terus menyoroti beroperasinya ratusan kapal andon di perairan Maluku. Kapal-kapal di luar daerah Maluku ini terus menggerus isi laut di beberapa daerah secara illegal dan tidak memberikan kontribusi bagi daerah.
Nasib malang menimpah 131 tenaga kesehatan [Nakes] yang ditegaskan di lokasi rumah sakit [RS] Lapangan BPSDM Maluku tahun 2020 dalam penangan Covid-19 di Provinsi Maluku.
Nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Aru mengaku kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis solar dan minyak tanah untuk menunjang aktivitas mereka.
DPRD Provinsi Maluku meminta pihak PT Pertamina [Persero] agar terus melakukan pengecekan di lapangan terkait kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak [BBM].
Kewenangan alokasi anggaran untuk biaya embarkasi dan deberkasi dari Kota Ambon ke Makassar, Sulawesi Selatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi atau Pemprov Maluku. Termasuk sejumlah hal teknis penyelenggaraan ibadah.