BERITABETA.COM, Ambon — DPRD Provinsi Maluku menjadwalkan akan mengundang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah [OPD] di lingkup Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Maluku, Edison Sarimanela kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, di Kawasan Karang Panjang [Karpan] Ambon, Jumat (12/8/2022).

Edison mengungkapkan, evaluasi yang dilkukan nanti terkait rendahnya penyerapan anggaran pada akhir tahun 2021 yang hanya sekitar 39 persen dengan alasan pandemi Covid-19.

"Perlu ada evaluasi untuk melihat berbagai indikatornya, karena serapan anggaran yang kecil berdampak pada kegiatan pembangunan dan perekonomian tidak maksimal," ungkap Edison Sarimanela.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat [Hanura] ini membeberkan, setiap enam bulan penyerapan anggaran baru mencapai 30-35 persen, setelah itu baru enam bulan kedua OPD mengejar target.

Padahal kata dia, sejak enam bulan awal sudah harus mencapai angka 40-50 persen dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD], karena serapan anggaran yang besar juga berpengaruh terhadap kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengemukakan, alokasi anggaran setiap OPD juga cukup bervariatif, dimana ada OPD yang anggarannya lebih besar namun tidak semua kegiatan terealisasi pada tahun 2021. Sementara ada OPD yang pagu anggaran dalam APBD 2021 relatif kecil, seperti Badan Pengelola Perbatasan Daerah Maluku hanya senilai Rp1 miliar.

Dia berujar, Komisi I DPRD sejak awal sudah meminta agar alokasi anggaran untuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah ini ditingkatkan, namun belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah [Pemda].

"Permintaan itu sangat wajar karena kita memiliki beberapa wilayah yang berada di perbatasan dan sudah sepatutnya anggaran untuk badan ini ditambah," bebernya.

Dia berdalih, sebenarnya tidak ada masalah jika laporan pertanggunjawaban keuangannya jelas, karena yang terpenting ada program-program yang terarah untuk kepentingan masyarakat.

"Sekarang jika OPD minta anggaran lebih, maka perlu dipertanyakan, dan langkah ini dimaksudkan agar bisa dievaluasi sehingga DPRD dalam fungsi pengawasannya akan melihat pada saat pembahasan anggaran nanti," pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi