BERITABETA.COM, Ambon –  Proyek Blok Masela diperkirakan akan memberi multiplier effect kepada Maluku. Tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung di berbagai sektor serta indusrti hilir dipastikan membutuhkan konten lokal yang jauh lebih besar.

Mega proyek ini diperkirakan membutuhkan lahan seluas 1.500 Ha dan serapan tenaga kerja pada angka 73.000 tenaga kerja.

Menyikapi hal ini, Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Maluku, Jamil Difinubun mengingatkan agar penyediaan faktor produksi lokal untuk pengembangan Blok Masela dalam bentuk penyediaa tenaga kerja, memberi prioritas dan perhatian kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dari Maluku.

Pemerintah Daerah maupun DPR RI dan DPRD Maluku, harus melakukan pengawalan serapan tenaga kerja asal Maluku ini dengan diperjuangkan bersama.

“Jangan perhatian hanya berhenti pada perjuangan Participating Interest (PI) 10% bagi Maluku, namun pengawalan serapan SDM anak – anak Maluku pada proyek Blok Masela harus juga diperjuangkan oleh pemda dan legislative,” pintanya saat mengikuti agenda Reses bersama Anggota DPR RI, Saadiah Uluputty dengan jajaran pimpinan dan pengurus wilayah NU Maluku di kantor NU Tantui Ambon, Rabu (29/7/2020).

Jamil memberi sinyal, jika kepastian serapan SDM asal Maluku tidak diperjuangkan dan diberi perhatian memadai, maka SDM Maluku hanya menjadi penonton.

Menurutnya, serapan tenaga kerja lokal untuk mengabdi di proyek Blok Masela, ada gejala tidak dibuka secara transparan. Bahkan cenderung tertutup.

Ia mencontohkan, pada akhir tahun 2019, ada informasi rekruitmen tenaga kerja seperti tenaga teknis,  security, sopir lewat dinas tenaga kerja. Pihaknya sempat mengecek informasi tersebut, namun tidak semua daerah (kabupaten/kota), hanya prioritas pada daerah tertentu.

“Pengkhususan model ini segera diakhiri. Saya sesalkan jika daerah lain hanya mendengar tapi tidak dapat mengakses lowongan demikian,” beber Jamil.

Blok Masela, kata Jamil adalah proyek kakap. Ada capital flow mengalir cukup besar. Maka seharusnya, pemerintah daerah, SKK Migas dan investor (Inpex) tidak boleh abai terhadap keberadaan SDM asal Maluku.

“Blok Masela akan menyerap banyak SDM dengan berbagai latar belakang kompetensi. SDM Maluku dapat disiapkan kompetensi secara dini sehingga mereka ikut berkiprah baik lewat pelatihan vokasi maupun pendidikan lanjut yang sesuai”, katanya.

Pada kesempatan itu, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan, serapan kebutuhan SDM yang terlibat dalam proyek Blok Masela perlu dibuka, terutama soal jumlah dan formasi yang dibutuhkan.

“Formasi dan kebutuhan ini dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah agar sejak dini, pemerintah daerah termasuk di kabupaten/kota membuat pemetaan dan penyiapan kebutuhan SDM tersebut,” tandasnya.

Ia menyebut, DPR dan Pemerintah Daerah memang harus pro aktif mengawal ketersediaan dan serapan SDM Lokal ini sehingga ada kejelasan akses SDM Maluku untuk bekerja di proyek Blok Masela.

“Di Komisi VII pada waktunya saat rapat dengan SKK Migas akan kami pertanyakan dan minta penjelasan soal pemetaan kebutuhan tenaga kerja di Blok Masela”, janji Saadiah.

Dirinya juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Maluku dapat menggagas kemungkinan kesepakatan atau MoU dengan SKK Migas dan Investor (Inpex) untuk kejelasan serapan tenaga kerja dari SDM Maluku.

“Semua pintu kita manfaatkan”, tandas anggota Komisi VII ini.

Jika pola ini dapat dimulai, tambahnya, maka penyediaan SDM Maluku dapat diperkuat dengan program pembiayaan pendidikan lanjut dan pelatihan – pelatihan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

“Agar anak – anak Maluku menjadi tenaga yang siap pakai pada proyek Blok Masela,” kata Saadiah (BB-DIO)