BERITABETA, Ambon – Persiapan teknis untuk mendukung mega proyek Blok Masela yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), kini terus dimatangkan oleh Pemerintah Pusat (Pempus). Antaranya, pengembangan industri hulu, hilir, dan wilayah.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas) secara resmi telah menyurati Bupati Kabupaten MTB Petrus Fatlolon, untuk menyiapkan lahan seluas 800 hektar yang akan digunakan sebagai lokasi pengembangan Blok Masela.

Anggota Komisi VII DPR RI asal Maluku Mercy Ch. Barends menyampaikan hal ini kepada beritabeta.com di Ambon, Jumat (30/11/2018) terkait dengan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten MTB.

“Saya sudah mendapat informasi resmi dari Bupati MTB, saat berkunjung ke Saumlaki dan bupati telah memberi tahu saya bahwa SKK Migas telah menyampaikan surat resmi sebanyak 2 kali terkait hal ini,” kata Mercy Barends.

Menurut Mercy, lahan seluas 800 hektar ini harus disiapkan antaranya 600 hektar untuk lokasi induk proyeknya dan 200 hektar untuk pabrik-pabrik turunananya.  Pengelolaan Blok Masela akan ditangi oleh dua perusahaan yakni Inpex dan Shell.

“Ini menjadi sesuatu yang surprise bagi kami, karena apa yang kami bahas di komisi VII bersama mitra kerja, ternyata begitu cepat direspons dan saat berada di Saumlaki, bupati telah menerima pemberitahuan itu,”tandas srikandi Maluku di Senayan ini.

Dia mengatakan, pengembangan proyek Blok Masela tidak hanya bertumpuh di satu pulau, maka dalam perencenaan ked

Peta lokasi blok Masela

epan pastinya beberapa pulau akan menjadi pusat pengembangan Blok Masela, antara Pulau Tanimbar dan Pulau Babar. “Semua pulau disekitar itu akan terkena inbas dari proyek Blok Masela ini, “jelasnya.

Meski demkian, Mercy mengaku, dirinya blum bisa memberikan penjelasan dan pendapat lebih jauh, karena secara resmi blum ada penjelasan dari pihak mitra yakni SKK Migas, terhadap perkembangan yang dilakukan saat ini.

Selain itu, banyak hal pula yang pastinya akan diperbincangkan secara matang, terutama terkait hak-hak ulayat masyarakat adat di kawasan itu.

“Saya juga belum tahu secara detail roadmap-nya. Jadi mungkin setelah kembali ke Jakarta baru akan disampaikan di komisi,” ungkap Mercy.

Terkait waktu beroperasinya proyek Blok Masela, Mercy menjelaskan, hingga saat ini prosesnya masih dalam tahap penyelesaian awal desain dan rekayasa pre-FEED (Front End Engineering Design).

“Semua masih diproses karena ini paripurna harus dikaji bersama baik dari sisi investasi hingga pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap semua pihak. Dan bulan Desember 2018 nanti kita sudah bisa mendapatkan hasil resminya,” urai dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaludin‎ mengatakan, saat ini sedang disiapkan untuk membuat beberapa turunan PP untuk dijadikan acuan dalam pengembangan di Blok Masela.

‎Blok Masela telah diputuskan sebagai salah satu dari 37 prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

“Proses teknis seperti engineering design sedang dan terus dikerjakan. Kemudian skema industri hilir sedang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu industri petrokimia dan industri pupuk,” kata Ridwan.

Ridwan melanjutkan, persiapan perencanaan pengembangan Blok Masela, juga meliputi aspek penguatan peran serta masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas), yang terletak di perairan dekat dengan Kepulauan Tanimbar, Kabupaten MTB.

“Kemudian untuk keterlibatan masyarakat lokal, seperti penguatan perguruan tinggi yang diterapkan oleh Universitas Pattimura juga terus dilakukan,” dia menambahkan.

Tugas dan fungsi Kemenko Maritim, kata dia,  dalam persiapan perencanaan pengembangan Blok Masela ada dua hal, yaitu adanya kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Maritim, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Serta, Kemenko Maritim sebagai bagian dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas (KPPIP). KPPIP adalah komite yang terdiri dari 6 menteri untuk penyediaan dan percepatan proyek infrastuktur prioritas.

Kewenangan KPPIP seperti yang diatur melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2014, ada dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Kemudian, dalam struktur organisasi KPPIP, Kemenko Maritim diberikan kewenangan untuk memantau hambatan atau debottlenecking isu proyek di sektor energi dan transportasi.

“Dalam persiapan masterplan atau rencana induk pengembangan Blok Masela, selain migas dan tata ruang laut nasional, ada juga pengembangan wilayah. Ini kan lokasinya sebagian besar adalah kepulauan jadi bukan hanya darat saja, jadi ruang lingkupnya memang ruang lingkup Kemenko Maritim. Dan satu lagi, Kemenko Maritim sebagai bagian dari KPPIP , dan Pak Menko Maritim Luhut Pandjaitan duduk sebagai wakil ketuanya,” jelas Ridwan.

Rakor persiapan perencanaan Pengembangan Blok Masela akan secara simultan dilaksanakan, sehingga dari waktu ke waktu, segala persiapan dan kesiapan pengembangan lapangan migas yang dapat memproduksi gas 421 juta kaki kubik per hari (mmscfd), dan minyak 8.400 barel per hari (bph) tersebut dapat terlaksana.

“Harmonisasi perencanaan lintas sektor, baik di hulu, hilir dan pengembangan wilayah sekitar sudah sangat dibutuhkan. Karena ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo dan Menko Luhut, agar Blok Masela dapat menimbulkan dampak ganda yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” Ridwan menandaskan. (BB-DIO)