Bupati Kebupaten Kepulauan Tanimbar [KKT] Petrus Fatlolon menyampaikan himbauan kepada masyarakat Taninbar, agar tetap komitmen mendukung seluruh tahapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional [PSN] Blok Masela yang ditetapkan lokasinya di Desa Lermatan, Pulau Nustual.
Sejumlah politisi dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menyampaikan protes terhadap harga tanah yang ditetapkan Tim Persiapan Pengadaan Tanah [P2T] dan Kantor Jasa Penilai Publik [KJPP] sebesar Rp.14.000 per meter di Pulau Nustual Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan, KKT, Provinsi Maluku.
Tokoh pemuda asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Lorenz Weridity mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum pemuda di bumi duan lolat itu untuk mendukung program yang akan dijalankan pihak Inpex Corporation di Proyek LNG Abadi Masela.
Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Nathaniel Orno menyampaikan harapannya terkait pengembangan Blok Masela di Provinsi Maluku, agar dapat menyatukan seluruh masyarakat Maluku. Bukan sebaliknya, akan memicu adanya fanatisme suku yang berlebihan, sehingga akan menghasilkan sebuah pandangan subjektif kepada pihak lain.
Gubernur Maluku Murad Ismail berharap, pengelolaan Blok Masela bisa membuka kesempatan kepada masyarakat sekitar, untuk ikut berpartisipasi aktif sebagai tenaga kerja dalam proses eksplorasi maupun eksploitas.
Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Benjamin Thomas Noach yang baru dilantik bersama wakilnya Agustinus Lekwarday Kilikily untuk memimpin MBD periode 2021-2026 berkomitmen akan memacu peningkatan terbentuknya sumber daya manusi (SDM) dalam menyambut mega proyek Blok Masela.
Polimik seputar pembagian Participating Interes (PI) 10 persen Blok Masela, sepertinya sudah mulai melunak. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) memilih menyerahkan semua urusan pembagian itu kepada Pemerintah Pusat.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Maluku Energy Abadi menyatakan kesanggupannya untuk mengelola hak partisipasi sebesar 10 persen atau sebesar Rp. 30 triliun dalam proyek Blok Masela.
semua pikiran yang disampaikan baik oleh Bupati maupun para wakil rakyat dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan aspirasi bersama itu telah diterima dalam RDP.
ungkapan ketua DPRD Maluku terkait permintaan DPRD KKT yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal itu.