Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Benjamin Thomas Noach yang baru dilantik bersama wakilnya Agustinus Lekwarday Kilikily untuk memimpin MBD periode 2021-2026 berkomitmen akan memacu peningkatan terbentuknya sumber daya manusi (SDM) dalam menyambut mega proyek Blok Masela.
Polimik seputar pembagian Participating Interes (PI) 10 persen Blok Masela, sepertinya sudah mulai melunak. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) memilih menyerahkan semua urusan pembagian itu kepada Pemerintah Pusat.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Maluku Energy Abadi menyatakan kesanggupannya untuk mengelola hak partisipasi sebesar 10 persen atau sebesar Rp. 30 triliun dalam proyek Blok Masela.
semua pikiran yang disampaikan baik oleh Bupati maupun para wakil rakyat dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan aspirasi bersama itu telah diterima dalam RDP.
ungkapan ketua DPRD Maluku terkait permintaan DPRD KKT yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal itu.
apa yang diperjuangkan Pemerintah KKT saat ini untuk menyelamatkan daerah penghasil, utamanya seputar dampak yang akan dirasakan masyarakat saat beroperasinya gas raksasa tersebut.
Bupati KKT Petrus Fatlolon lewat rilisnya kepada media ini, meminta masyarakat KKT dimana saja berada, untuk tetap sabar dan tenang. Termasuk menghindari tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan yang dapat menyerang personal atau jabatan orang lain.
Jatah participating interest (PI) 10 persen dari pengelolaan Blok Migas Abadi Masela yang ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Maluku Energi Abadi diam-diam kini menjadi bola liar.
DPRD Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait peraturan Perusahaan Daerah (PD) Maluku Energi Abadi dan penyertaan modal daerah kepada PD Maluku Energi Abadi.
Himpunan Mahasiswa Lakor (HML), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku, Senin (21/9/2020).