BERITABETA.COM, Ambon - Direktur Jenderal atau Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Keuda Kemendagri) Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah [Pemda] mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

"Terutama bagi pemda yang realisasi APBD-nya masih rendah sampai dengan Maret 2022," kata Agus Fatoni dalam Webinar Series Keuda update ke-14.

Webinar ini mengsusung tema “Optimalisasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah”.

Agus menegaskan, realisasi APBD penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, seperti halnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Ia mengatakan, percepatan realisasi APBD juga menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo. Sebab, realisasi belanja tersebut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Namun juga kita melihat ada realisasi pendapatan terendah, untuk provinsi yang paling rendah adalah Provinsi Papua Barat kami masih belum mendapatkan data berapa persen posisinya tetapi angka yang ada di kami masih 0,00 persen," sebut Agus.

Kemudian baru Provinsi Sulawesi Utara realisasi APBD-nya 3,05 persen yang urutan ketiga dari bawah Maluku 5,44 persen, Provinsi Papua 7,42 persen dan Provinsi Aceh 8,83 persen.

Agus mengaku hingga saat ini, ada beberapa daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah.

Dia meminta pemerintah daerah dengan capaian yang masih rendah, agar mempercepat realisasi belanjanya.

Berdasarkan data atau laporan yang diperoleh Kemendagri dari daerah dimana [daerah] yang realisasi APBD terendah yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Lalu daerah tingkat kota realisasi yang masih rendah adalah, Kota Pekanbaru, Kota Padang Sidempuan, Kota Tangerang, Kota Tegal, Kota Sorong, Kota Sungai Penuh, Kota Pasuruan, dan Kota Cimahi.

"Silakan Bapak/Ibu yang kepala daerahnya tidak hadir hari ini bersama kita, tolong untuk dilaporkan agar dapat dilakukan percepatan belanja. Kita sudah melewati tiga bulan, dan ini hampir berakhir empat bulan atau bulan April sudah hampir berakhir," tutur Agus.

Menurut Agus, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Kemendagri telah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD setiap minggu.

Bahkan Kemendagri juga telah melakukan evaluasi harian dengan sekretaris daerah atau sekda kabupaten/kota beserta jajaran, terutama bagi daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.

"Rapat koordinasi dan evaluasi, analisis, penting dilakukan agar kita dapat belajar dari setiap apa yang sudah kita capai, kemudian itulah yang akan kita jadikan patokan, serta akan dijadikan langkah pada bulan-bulan berikutnya," tukas Agus.  (BB)

 

Editor : Samad Vanath Sallatalohy