Tujuannya untuk mencegah sekaligus menghindari masalah hukum yang kerap menjerat Kades -- perangkat desa, akibat penyalahgunaan Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD).
KPK memiliki perhatian khusus terhadap berbagai persoalan yang menghambat bisnis pertambangan sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kehadiran KPK untuk memastikan semua kewajiban para pelaku usaha pertambangan dipenuhi.
Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga melalui pencegahan yang mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi.
Pemerintah Negeri Siri Sori Islam dan Pemerintah Kecamatan Saparua Timur telah melakukan koordinasi dan membuat surat resmi ke dinas terkait untuk memberitahukan adanya peristiwa bencana alam tanah longsor di Negeri Siri Sori Islam.
Akademisi di Maluku menganggap ruang terkait pembangunan masyarakat desa seperti yang diamanatkan UU otonomi daerah, belum serius diaplikasikan secara baik oleh para pengambil kebijakan yakni pemerintah kabupaten dan kota.
Percepatan realisasi APBD juga menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo. Sebab, realisasi belanja tersebut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] Agus Fatoni menyatakan, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemda, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [terkini].
DBH CHT merupakan pendapatan negara yang sebagian dikelola atau dialokasikan ke daerah, guna mendanai kebutuhan daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Kemendagri telah menyiapkan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sistem administrasi pengelolaan aset. Sistem tersebut diyakini bermanfaat bagi daerah dalam mengelola aset daerah.
Apalagi terkait dengan pemberlakuan dasboard monitoring system, dan kewajiban pengisian Data Isian Akreditasi atau DIA, hingga saat ini belum diketahui dan dipahami oleh banyak sekolah/madrasah khususnya di wilayah Maluku.