BERITABETA.COM, Ambon— Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST, melakukan kunjungan kerja reses ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam rangka membahas penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Kunjungan yang berlangsung di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ini dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang serta dihadiri oleh perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX Ambon.

Dalam dialog bersama para pejabat kehutanan, Saadiah Uluputty menyoroti pentingnya data dan pemetaan kawasan hutan, khususnya terkait jumlah desa yang berada di dalam kawasan hutan. Menurutnya, data tersebut sangat penting untuk menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, agar tidak bertentangan dengan regulasi konservasi.

“Saya menanyakan berapa jumlah desa yang masuk dalam kawasan hutan. Data ini penting agar kita punya pijakan bersama dalam merencanakan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, sehingga tidak berbenturan dengan aturan konservasi,” ujar Saadiah.

Beliau menambahkan bahwa di beberapa wilayah Maluku, banyak rencana pembangunan infrastruktur yang terhambat karena lokasi yang direncanakan ternyata berada di kawasan konservasi atau hutan lindung. Hal ini menyebabkan keterlambatan akses dan kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama di daerah terpencil dan kepulauan.

“Kita perlu mencari solusi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi teknis agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Prinsipnya, pembangunan harus berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memaparkan sejumlah data dan kebijakan terkait tata kelola kawasan hutan di Maluku, termasuk upaya pengendalian alih fungsi lahan dan program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Ibu Saadiah menegaskan bahwa hasil pertemuan ini akan menjadi masukan penting bagi Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan yang sinkron antara kepentingan ekologis dan kebutuhan infrastruktur masyarakat daerah.

“Kita ingin memastikan pembangunan di Maluku tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga selaras dengan kelestarian alam dan keberlanjutan sumber daya,” tutup Saadiah.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Reses Komisi V DPR RI di Provinsi Maluku, yang berfokus pada infrastruktur, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan (*)

Editor : Redaksi