Dinilai Sukses Pimpin Malteng, Pj Bupati Dapat Apresiasi Kinerja 100 Hari dari Kemendagri
Kinerja Penjabat Bupati Maluku Tengah [Malteng] Muhamat Marasabessy dalam 100 hari kerja kepemimpinannya dinilai cukup berhasil.
Kinerja Penjabat Bupati Maluku Tengah [Malteng] Muhamat Marasabessy dalam 100 hari kerja kepemimpinannya dinilai cukup berhasil.
Permintaan Kemendagri itu termaktub dalam Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaran Pemilu 2024.
Sejauh ini, pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilu sudah melakukan rapat konsinyering sebanyak dua kali. Mereka telah menyepakati lima isu yang akan dimuat dalam Perppu.
Jajaran Pemda harus menguasai daerah masing-masing. Tujuannya, agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan lebih objektif.
Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dan Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] menyambangi Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Rabu (31/8/2022).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Benni Irwan menegaskan, mengenai usulan calon karteker Bupati Malteng, Kemendagri tidak butuh rekomendasi dari ketua-ketua Fraksi di DPRD Malteng.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia harusnya terbebas dari budaya praktik korupsi. Sebab, akuntabel, keterbukaan, dan transparansi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem demokrasi. Namun, hal itu tidak cukup mencegah para pejabat negara untuk terlibat praktik rasuah.
Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga melalui pencegahan yang mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi.
Sebagai langkah nyata untuk mendukung program Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] yang mencanangkan pembagian 10 juta bendera merah putih.
Beredarnya informasi penunjukan salah satu Jenderal TNI aktif sebagai karateker Walikota Ambon diakui belum diketahui oleh Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku.