BERITABETA.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro meminta serta mengingatkan para Penjabat Bupati dan Walikota agar membuat kebijakan berbasis data.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, Senin, (12/9/2022).

Pelaksana Harian atau Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kememdagri ini berdalih, melalui [kebijakan berbasis data] itu akan memudahkan pemerintah daerah (pemda) mengerjakan tugas.

“Tujuannya untuk mempermudah pemda]. Kalau sekarang ini mulai (membuat kebijakan berbasis data) silakan anda punya waktu penganggaran. Jika cepat dikerjakan maka anda akan berbasis data. Mengambil keputusan berbasis data, ini sangat penting,” kata Suhajar.

Ia menegaskan, jajaran Pemda harus menguasai daerah masing-masing. Tujuannya, agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan lebih objektif.

Untuk mendorong hal tersebut, Suhajar menganjurkan Pemda perlu menggunakan data sebagai acuan.

Dengan upaya ini, kata dia, kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diminimalisir.

Di lain sisi, penggunaan data sebagai dasar membuat kebijakan juga sangat diperlukan, terutama dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem.

Melalui upaya ini, kata dia, Pemda dapat memetakan data masyarakat yang meliputi pendapatan harian, jumlah keluarga, dan sebagainya.

Penggunaan data dalam menerapkan kebijakan, kata dia, akan membuat pelaksanaan kebijakan lebih terfokus. “Termasuk (kebijakan terhadap) perempuan yang berisiko tinggi ingin melahirkan, masyarakat buta huruf,” imbuhnya.

Ia berharap para Penjabat Bupati dan Walikota dapat menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan berbasis data.

Jika hal tersebut dapat diimplementasikan, dia yakin akan lahir berbagai kebijakan yang lebih terukur secara masif.

Di samping itu bagi Penjabat Bupati dan Walikota yang belum mengalokasikan anggaran dalam menerapkan kebijakan berbasis data, diharapkan agar membentuk pilot project untuk beberapa wilayah.

“Supaya dilihat nanti Bappeda punya data lengkap [Pemda] tinggal minta share. Agar program-program penting yang sudah dicanangkan Presiden itu dapat didukung dengan data yang lengkap di daerah kawan-kawan,” timpalnya.

Diketahui khusus Provinsi Maluku, dari 11 kabupaten dan Kota, terdapat lima daerah yakni empat kabupaten dan satu kota dijabat oleh karteker hingga 2024 mendatang.

Yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Ambon.

Jabatan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat diemban Andi Chandra As’aduddin. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dijabat Daniel E Indey.

Bupati Kabupaten Buru dijabat Djalaludin Salampessy. Bupati Kabupaten Maluku Tengah kini diemban oleh Muhamat Marasabessy, dan Walikota Ambon dijabat Bodewin M Wattimena. (*)

 

Editor : Samad Vanath Sallatalohy